Kapolda Malut Selidiki Dugaan Perselingkuhan Wakapolres Taliabu dan Anggota DPRD
Kapolda Maluku Utara memerintahkan Propam untuk menyelidiki dugaan perselingkuhan Wakapolres Pulau Taliabu dan seorang anggota DPRD Malut setelah percakapan mesra mereka tersebar di media sosial.
Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol Midi Siswoko, telah memerintahkan Bidang Propam Polda Malut untuk menyelidiki dugaan perselingkuhan yang melibatkan Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol S, dan seorang anggota DPRD Malut berinisial AYM. Dugaan ini mencuat setelah beredarnya percakapan mesra keduanya di media sosial, yang diunggah oleh anak kandung Kompol S, DA, melalui akun Facebook dan Instagram miliknya. Peristiwa ini terjadi di Ternate, Maluku Utara, pada tanggal 25 Februari 2024.
Percakapan yang beredar tersebut menunjukkan obrolan mesra layaknya pasangan suami istri. Unggahan DA di media sosial langsung memicu reaksi luas dari warganet, banyak yang mendukung dan mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Kapolda menegaskan bahwa Wakapolres Pulau Taliabu akan diperiksa dan jika terbukti bersalah, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. "Kalau pecat dan tak pecat itu dari hasil sidang, Kapolda tidak bisa intervensi di persidangannya. Semua tergantung hasil dari penemuan fakta oleh perangkat sidangnya," ujar Kapolda.
Dugaan hubungan gelap antara Kompol S dan AYM dikabarkan telah berlangsung sejak Kompol S menjabat sebagai Wakapolres Pulau Taliabu pada akhir September 2023. Kekecewaan DA tidak hanya diungkapkan di media sosial, tetapi juga melalui surat terbuka kepada ketua umum partai tempat AYM bernaung. Dalam surat tersebut, DA mendesak agar AYM dicopot dari keanggotaan partai karena dianggap telah melakukan tindakan yang tidak pantas sebagai pejabat publik. Kasus ini kini menjadi sorotan publik Maluku Utara, dan pihak kepolisian berjanji akan transparan dalam proses pemeriksaan.
Penyelidikan Propam dan Reaksi Terhadap Dugaan Perselingkuhan
Bidang Propam Polda Malut akan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan perselingkuhan ini. Proses penyelidikan akan fokus pada pengumpulan bukti dan keterangan saksi untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar. Kapolda menekankan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sehingga hasil penyelidikan akan menjadi dasar untuk menentukan tindakan selanjutnya terhadap Kompol S.
Pihak kepolisian berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam proses penyelidikan. Publik diajak untuk menunggu hasil penyelidikan resmi dari Propam Polda Malut sebelum membuat kesimpulan. Proses hukum akan berjalan sesuai prosedur yang berlaku, dan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait dengan dampak dari kasus ini terhadap citra kepolisian, pihak Polda Malut akan berupaya untuk meminimalisir dampak negatif dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan publik merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas kepolisian.
Bantahan dari Anggota DPRD Malut
AYM, anggota DPRD Malut yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan perselingkuhan, telah membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan oleh DA. AYM menyatakan tidak ada hubungan spesial antara dirinya dengan Wakapolres Pulau Taliabu. Ia juga menegaskan akan memproses DA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas penyebaran informasi tersebut.
Bantahan AYM ini tentu akan menjadi pertimbangan penting dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Propam Polda Malut. Pihak Propam akan melakukan verifikasi terhadap semua informasi dan bukti yang ada untuk memastikan kebenarannya. Proses penyelidikan akan dilakukan secara profesional dan objektif.
Dengan adanya bantahan dari AYM, kasus ini semakin kompleks dan membutuhkan penyelidikan yang lebih mendalam. Publik menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan kejelasan atas kasus ini.
Kesimpulan: Kasus dugaan perselingkuhan ini menjadi sorotan publik dan telah memicu penyelidikan dari pihak kepolisian. Transparansi dan penegakan hukum yang adil diharapkan dapat menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
