Oknum DPRD Malut Diduga Selingkuh, Terima Teguran dari Badan Kehormatan
Badan Kehormatan DPRD Maluku Utara memberikan teguran kepada anggota dewan, Agriati Mus, atas dugaan perselingkuhannya dengan Wakapolres Pulau Taliabu yang viral di media sosial.
Ternate, 3 Maret 2024 - Sebuah kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan oknum anggota DPRD Maluku Utara (Malut) berinisial AYM alias Agriati Mus dan Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol S, telah menjadi sorotan publik. Peristiwa ini bermula dari beredarnya rekaman percakapan mesra keduanya di media sosial, yang diunggah oleh akun @dinyapriliani, anak dari Kompol S. Badan Kehormatan (BK) DPRD Malut pun langsung bertindak dengan memanggil dan memeriksa AYM pada Senin, 3 Maret 2024.
Dalam pemeriksaan, AYM mengakui keaslian rekaman percakapan tersebut. Namun, ia membantah telah berselingkuh dan menjelaskan bahwa percakapan mesra itu hanyalah candaan yang terjadi jauh sebelum ia menjabat sebagai anggota DPRD. "Dalam pemeriksaan, bersangkutan AYM katanya ada rekaman itu dan yang bersangkutan anggap itu sebatas bercanda katanya tidak ada tujuan lain dan AYM bilang itu terjadi sebelum dia jadi anggota DPRD," ungkap Ketua BK DPRD Malut, Ali Sangaji.
Kasus ini bergulir setelah istri Kompol S, Rini, melayangkan laporan terkait dugaan perselingkuhan suaminya. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BK DPRD Malut untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Meskipun AYM telah memberikan klarifikasi, BK tetap menganggap perlu untuk memberikan teguran resmi.
Langkah Badan Kehormatan DPRD Malut
Menanggapi kasus ini, Badan Kehormatan DPRD Malut telah mengambil langkah tegas. Setelah mendengarkan keterangan dari AYM dan mengakui keaslian rekaman percakapan tersebut, BK memberikan teguran resmi kepada AYM. Teguran ini menekankan pentingnya kehati-hatian bagi pejabat publik dalam bertutur kata, meskipun hanya bercanda. "Setelah diakui AYM bahwa obrolan mesra dengan Kompol S yang viral tersebut adalah suara percakapan dari keduanya, BK DPRD Malut langsung memberikan teguran kepada AYM agar sebagai pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam bertutur walaupun cuma bercanda," jelas Ali Sangaji.
BK juga meminta pelapor, istri Kompol S, untuk melengkapi laporan dan bukti-bukti yang dianggap masih kurang. Setelah bukti-bukti lengkap, BK akan memproses kasus ini sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Proses ini akan mengikuti beberapa tahapan pemberian sanksi, dimulai dari teguran, dan dapat berlanjut ke sanksi yang lebih berat jika ditemukan pelanggaran yang lebih serius.
Ali Sangaji menegaskan bahwa BK telah mengambil langkah awal dengan memanggil dan memberikan teguran kepada AYM. Langkah selanjutnya akan ditentukan setelah proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti selesai. "Di BK ada beberapa tahapan kasih sanksi, yang pertama kasih teguran, kalau candaan kami tegur, karena sudah jadi atensi publik. Jadi tadi kami kasih teguran kalau bisa lebih hati-hati (saat bercanda) sebagai pejabat publik," tegasnya.
Perkembangan Kasus dan Pertimbangan Hukum
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat publik. Percakapan mesra yang viral di media sosial telah menimbulkan kontroversi dan mencoreng citra lembaga DPRD Malut. Meskipun AYM mengklaim percakapan tersebut sebagai candaan, BK tetap menganggap perlu memberikan teguran sebagai bentuk penegakan etika dan kode etik bagi anggota DPRD.
Proses hukum yang sedang berjalan akan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada AYM. Bukti-bukti yang diajukan oleh istri Kompol S akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah selanjutnya. BK DPRD Malut akan bekerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penanganan kasus ini.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya etika dan perilaku pejabat publik dalam menjaga citra dan kepercayaan masyarakat. Perilaku yang tidak pantas, meskipun hanya dianggap sebagai candaan, dapat berdampak negatif dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Langkah BK DPRD Malut dalam memberikan teguran merupakan langkah awal dalam proses hukum yang sedang berjalan. Publik menantikan kelanjutan proses ini dan berharap agar kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan transparan.
