LIVE

Kejati Aceh Eksekusi Rp17,9 Miliar Kerugian Negara dari Kasus Korupsi PSR

Kejaksaan Tinggi Aceh telah mengeksekusi uang negara sebesar Rp17,9 miliar yang merupakan kerugian negara dari kasus korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Aceh Barat, dengan tiga terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

konten ai
Kejaksaan Tinggi Aceh telah mengeksekusi uang negara sebesar Rp17,9 miliar yang merupakan kerugian negara dari kasus korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Aceh Barat, dengan tiga terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kejaksaan Tinggi Aceh telah mengeksekusi uang negara sebesar Rp17,9 miliar yang merupakan kerugian negara dari kasus korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Aceh Barat, dengan tiga terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap. (© 2025 Antaranews)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh berhasil mengeksekusi uang kerugian negara senilai Rp17,9 miliar terkait kasus korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat. Eksekusi ini dilakukan setelah putusan pengadilan terhadap tiga terpidana berkekuatan hukum tetap.

Kronologi Eksekusi

Kepala Seksi Penerapan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, mengumumkan eksekusi tersebut pada Jumat lalu di Banda Aceh. Uang tersebut merupakan barang bukti sitaan dari kasus korupsi PSR yang dilakukan Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare pada periode 2017-2020. Dana tersebut telah disetorkan ke rekening Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sesuai putusan kasasi.

Para Terpidana

Tiga terpidana yang terlibat dalam kasus ini adalah Zamzami, Said Mahjali, dan Danil Adrial. Zamzami, selaku Ketua Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan, dan wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,45 miliar. Jika Zamzami tak mampu membayar, hartanya akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian negara. Kegagalan membayar uang pengganti juga akan berakibat hukuman tambahan dua tahun penjara.

Said Mahjali, mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat (2017-2019), divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan penjara. Sementara itu, Danil Adrial, mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat (2019-2023), menerima hukuman enam tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan penjara.

Penyimpangan dalam Program PSR

Ali Rasab Lubis menjelaskan bahwa penyimpangan dalam program PSR tersebut meliputi legalitas pekebun, legalitas lahan, dan proses verifikasi yang tidak maksimal. Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat untuk memastikan program-program pemerintah tepat sasaran dan terhindar dari korupsi.

Kesimpulan

Eksekusi uang negara sebesar Rp17,9 miliar dalam kasus korupsi program PSR di Aceh Barat merupakan langkah penting dalam penegakan hukum dan mengembalikan kerugian negara. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemerintah, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Keberhasilan Kejati Aceh dalam mengembalikan kerugian negara ini patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan komitmen penegak hukum dalam memberantas korupsi dan melindungi keuangan negara. Semoga langkah tegas ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

{{caption}}
Korupsi BUMD Sabang: Tiga Terdakwa Dituntut 16 Tahun Penjara

Tiga terdakwa korupsi penyertaan modal BUMD Kota Sabang dituntut hukuman penjara total 16 tahun oleh PN Banda Aceh, dengan rincian hukuman dan denda yang berbeda untuk masing-masing terdakwa.

#planetantara
{{caption}}
Kejari Mabar Setor Rp370 Juta Uang Pengganti Korupsi Tanah 30 Hektare

Kejari Manggarai Barat menyetorkan Rp370 juta uang pengganti ke kas negara dari terpidana korupsi Afrizal yang telah diputus bersalah dalam kasus pengelolaan aset tanah pemerintah seluas 30 hektare.

#planetantara
{{caption}}
Korupsi Dana PNPM Rp1,6 Miliar: Berkas Perkara Dilimpahkan ke Pengadilan

Kejari Aceh Besar telah melimpahkan berkas perkara korupsi dana PNPM senilai Rp1,6 miliar ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan tersangka M, mantan ketua unit kegiatan PNPM Kecamatan Simpang Tiga.

#planetantara
{{caption}}
Mantan Kacab Bank Syariah Negara Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi KUR Porang

Mantan kepala cabang bank syariah negara di Mataram dan seorang offtaker divonis penjara dalam kasus korupsi penyaluran KUR porang tahun 2021-2022 dengan kerugian negara mencapai Rp13,2 miliar.

#planetantara
{{caption}}
Tersangka Korupsi Dana PNPM Rp1,6 Miliar Ditahan Kejari Aceh Besar

Kejari Aceh Besar menahan M, mantan ketua unit kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, atas kasus korupsi dana simpan pinjam senilai Rp1,6 miliar lebih.

#planetantara
{{caption}}
Kejati Sumsel Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Lahan Sawit Musi Rawas

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan lima tersangka korupsi lahan sawit di Musi Rawas, melibatkan bupati periode 2005-2015 dan pejabat lainnya, dengan kerugian negara mencapai Rp61 miliar.

#planetantara
{{caption}}
Korupsi Bantuan Kedelai Aceh Barat: Dua Terdakwa Dipenjara Satu Tahun

Dua pejabat Dinas Pertanian Aceh Barat divonis satu tahun penjara dan denda karena korupsi dana bantuan kedelai untuk petani tahun 2016-2017, menurut putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

konten ai