Kemendagri dan BNPP Siap Diaudit Transparan, Raih WTP 10 Kali Berturut-Turut
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan laporan keuangan Kemendagri dan BNPP tahun 2024 siap diaudit transparan oleh BPK, sekaligus ungkap capaian opini WTP 10 kali berturut-turut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan kesiapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk diaudit secara transparan terkait laporan keuangan tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Mendagri saat menghadiri “Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2024” di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (4/3).
Auditing laporan keuangan merupakan kewajiban dan bagian dari proses akuntabilitas pemerintahan. Tito menekankan komitmen Kemendagri dan BNPP untuk bekerja sama sepenuhnya dengan BPK dalam proses audit ini. Beliau juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendagri tahun 2024 mencapai 96,45 persen dari total pagu anggaran Rp5,20 triliun, melampaui rata-rata nasional sebesar 94,85 persen.
Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan komitmennya untuk memberikan semua data yang dibutuhkan oleh BPK. Ia menginstruksikan seluruh jajarannya untuk kooperatif dan memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada tim auditor BPK. Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan negara.
Realisasi Anggaran dan Opini WTP
Dalam paparannya, Tito menjelaskan secara detail realisasi anggaran Kemendagri tahun 2024 yang mencapai 96,45 persen. Angka ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Lebih lanjut, beliau menyampaikan apresiasi kepada BPK atas masukan-masukan yang diberikan untuk penyempurnaan tata kelola keuangan.
Prestasi membanggakan juga diraih Kemendagri dan BNPP dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 kali berturut-turut. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Opini WTP ini juga berpengaruh positif terhadap penentuan kenaikan tunjangan kinerja bagi para pegawai.
Tito menambahkan bahwa opini WTP tersebut tidak hanya bermanfaat untuk memperbaiki tata kelola internal, tetapi juga memberikan dampak positif lainnya. Salah satunya adalah pengaruhnya terhadap penentuan kenaikan tunjangan kinerja bagi para pegawai di lingkungan Kemendagri dan BNPP.
Peran SIPD dan SPBE dalam Transparansi Keuangan
Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti peran penting Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di daerah. Kedua sistem ini memungkinkan cross-checking data keuangan pemerintah daerah secara real-time.
Dengan adanya SIPD dan SPBE, proses pengawasan dan pemantauan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem ini juga membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kemendagri dan BNPP menyambut baik proses audit yang akan dilakukan oleh BPK. Mendagri Tito Karnavian menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dan memberikan data yang dibutuhkan. Beliau berharap proses audit ini berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang baik untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara.
“Sekali lagi kami siap dan sangat welcome dengan pemeriksaan keuangan yang akan dilakukan oleh BPK RI kepada Kemendagri dan BNPP, tentunya bersama-sama dengan rekan-rekan pemerintah yang lainnya. Di hari dan bulan yang baik ini, apa yang kita kerjakan semoga mendapatkan barokah dari Allah SWT,” pungkas Tito.
