Kemenhub dan Pemda Bogor Bahas Penataan Angkot Jelang Program BTS
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berdiskusi mengenai penataan angkutan kota (angkot) eksisting sebagai persiapan implementasi skema Buy The Service (BTS) untuk angkutan umum massal.
Kemenhub dan Pemda Bogor bahas penataan angkot eksisting
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pembahasan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terkait penataan angkutan kota (angkot) di wilayah tersebut. Diskusi ini merupakan langkah penting sebelum penerapan sistem buy the service (BTS) untuk angkutan umum massal di Bogor. Hal ini diungkapkan Plt Kepala BPTJ Kemenhub, Suharto, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 22 November 2023.
Suharto menjelaskan, rute Cibinong-Ciparigi-Warung Jambu masih dilayani oleh ribuan angkot dan angkutan pedesaan. Begitu pula rute Ciawi-Cisarua (Puncak) yang dilayani sekitar 450 angkot dengan izin operasional dari Provinsi Jawa Barat sebagai angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). Penataan ini sangat krusial untuk keberhasilan program BTS.
Suharto menekankan pentingnya penataan, bukan penggusuran, angkot eksisting. Ia menjelaskan, "Prinsip kita adalah menggeser layanan angkutan tersebut, bukan menggusur. Layanan angkutan umum dengan skema BTS yang sifatnya trunk line atau layanan langsung akan maksimal manakala feeder-nya berupa angkot telah tertata dengan baik."
Saat ini, distribusi angkot belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi, persiapan feeder, dan penataan jaringan trayek. Pemda dan Provinsi Jawa Barat tengah melakukan penataan, dan pembahasan selanjutnya akan dilakukan setelah penataan ini rampung.
Program BTS bertujuan menghadirkan angkutan umum massal modern dengan standar pelayanan tinggi dan teknologi canggih, termasuk pemantauan perjalanan real-time dan sistem pembayaran non-tunai. Namun, implementasinya membutuhkan kesiapan teknis dari Pemda, seperti penentuan titik henti, manajemen isu sosial, dan ketersediaan anggaran jika layanan dialihkan ke Pemda.
BPTJ juga memastikan pembinaan berjalan baik di seluruh Jabodetabek, sehingga pemilihan daerah untuk program BTS dilakukan secara selektif. "Kami terus mendorong setiap daerah untuk mempersiapkan wilayahnya dengan baik sehingga penyediaan layanan BTS dapat terselenggara dengan lancar dan pada akhirnya dapat memperbaiki layanan transportasi perkotaan," tambah Suharto.
Selain membahas penataan angkot, BPTJ juga menyampaikan program kerja yang telah dilakukan di Kabupaten Bogor, termasuk pembangunan skybridge Bojonggede, jalur sepeda, fasilitas keselamatan jalan (penerangan jalan, rambu, marka) di kawasan Puncak, dan jalur alternatif untuk meningkatkan keselamatan, khususnya saat liburan.
Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyambut baik integrasi sistem angkutan massal dan menjelaskan bahwa Pemkab Bogor tengah mempersiapkan kajian pendukung, seperti kelayakan park and ride, kesiapan koridor Cibinong-Ciparigi-Ciawi-Puncak, lokasi pemberhentian bus, dan penataan rest area. Pemkab Bogor meminta waktu lebih untuk persiapan matang dan akan mengajukan usulan kembali tahun depan.
