Kemenko Kumham Imipas Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi
Kemenko Kumham Imipas berkolaborasi dengan KPK untuk meningkatkan penyuluhan antikorupsi dan membangun budaya kerja yang bersih dan transparan di lingkungan kementerian.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) secara resmi menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi. Kolaborasi ini diwujudkan melalui program penyuluhan antikorupsi bagi seluruh sumber daya manusia di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Kerja sama ini diresmikan pada Selasa di Jakarta, dalam kunjungan resmi Kemenko Kumham Imipas ke kantor KPK.
Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, Andika Dwi Prasetya, mengungkapkan harapannya agar program ini dapat menguatkan budaya antikorupsi dan meningkatkan pemahaman pegawai mengenai risiko dan pencegahan korupsi. "Kemenko Kumham Imipas memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," tegas Andika, seperti yang dikonfirmasi. Oleh karena itu, koordinasi dengan KPK dinilai sangat penting dalam berbagai aspek, termasuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas di lingkungan kerja.
Andika juga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari KPK dan menekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang kuat antara kedua lembaga. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa, yang menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi langkah proaktif Kemenko Kumham Imipas dalam membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel. "Kami siap mendukung program penyuluhan dan penguatan antikorupsi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas," ujar Cahya, menekankan keselarasan langkah ini dengan visi KPK dalam menciptakan birokrasi yang transparan dan bebas korupsi.
Penguatan Zona Integritas dan WBBM
Inspektur Kemenko Kumham Imipas, Heni Yuwono, turut memberikan keterangan penting terkait kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan KPK sangat krusial, terutama dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan kerja sama yang erat, diharapkan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dapat dioptimalkan.
Kunjungan Kemenko Kumham Imipas ke KPK ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik tetap bersih, transparan, dan akuntabel. Program penyuluhan antikorupsi yang akan dilaksanakan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pegawai mengenai praktik-praktik korupsi dan bagaimana cara mencegahnya.
Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh pegawai dalam menjaga integritas dan menghindari tindakan korupsi. Dengan demikian, Kemenko Kumham Imipas berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di Indonesia.
Melalui program ini, Kemenko Kumham Imipas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kolaborasi dengan KPK ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenko Kumham Imipas dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang positif antara Kemenko Kumham Imipas dan KPK dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersih dari korupsi. Kemenko Kumham Imipas optimis bahwa melalui program penyuluhan antikorupsi ini, budaya kerja yang bersih dan transparan akan semakin tertanam kuat di lingkungan kementerian.
Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kunjungan resmi Kemenko Kumham Imipas ke KPK menandai langkah signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi Kemenko Kumham Imipas sendiri, tetapi juga bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Dengan adanya pelatihan dan penyuluhan yang komprehensif, diharapkan ASN dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Kemenko Kumham Imipas menyadari pentingnya peran ASN dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, kerja sama dengan KPK ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam upaya membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).
Dengan adanya dukungan penuh dari KPK, diharapkan program penyuluhan antikorupsi di Kemenko Kumham Imipas dapat berjalan efektif dan efisien. KPK akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pegawai Kemenko Kumham Imipas, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip antikorupsi secara optimal. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model bagi kementerian dan lembaga lain dalam upaya pencegahan korupsi.
