Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkum HAM Jalin Kerja Sama 20 K/L untuk Harmonisasi Hukum Nasional
Kemenkum HAM Jalin Kerja Sama 20 K/L untuk Harmonisasi Hukum Nasional

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkolaborasi dengan 20 kementerian/lembaga lainnya untuk meningkatkan harmonisasi hukum dan percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel aktif harmonisasi raperda dan raperbup untuk memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk Optimalkan Tata Kelola
Kemenkumham Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk Optimalkan Tata Kelola

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan harmonisasi terhadap tiga Ranperda Kota Pangkalpinang untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas
Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi empat Ranperkada Banggai Laut untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan hukum nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenkum Sultra Dukung Penuh Percepatan Layanan e-Harmonisasi untuk Reformasi Birokrasi
Kemenkum Sultra Dukung Penuh Percepatan Layanan e-Harmonisasi untuk Reformasi Birokrasi

Kemenkumham Sulawesi Tenggara berkomitmen mempercepat layanan e-Harmonisasi untuk permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah guna mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Kemenkumham Harmonisasi Empat Ranperwako Pangkalpinang untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kemenkumham Harmonisasi Empat Ranperwako Pangkalpinang untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan harmonisasi empat Ranperwako Pangkalpinang terkait pengelolaan BLUD, guna memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan publik.

Layanan Harmonis: Percepat Pembentukan Perda di Kaltim dan Kaltara
Layanan Harmonis: Percepat Pembentukan Perda di Kaltim dan Kaltara

Layanan Harmonisasi "One Day Service" atau Harmonis, inovasi Kemenkumham, percepat pembentukan peraturan daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, memastikan proses harmonisasi raperda selesai dalam 24 jam.

Maluku Utara Implementasikan e-Harmonisasi: Inovasi Digital untuk Tata Kelola Regulasi yang Lebih Baik
Maluku Utara Implementasikan e-Harmonisasi: Inovasi Digital untuk Tata Kelola Regulasi yang Lebih Baik

Kemenkumham Maluku Utara resmi mengimplementasikan aplikasi e-Harmonisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, didukung penuh oleh Kakanwil dan sejalan dengan transformasi digital pemerintah.

Kolaborasi dan Inovasi: Kunci Transformasi Digital Kemenkumham Menuju Pemerintahan Digital
Kolaborasi dan Inovasi: Kunci Transformasi Digital Kemenkumham Menuju Pemerintahan Digital

Kemenkumham dorong transformasi digital melalui kolaborasi dan inovasi layanan untuk mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam Visi Indonesia Digital 2045.

Kemenkumham Sulsel Dorong Pemanfaatan Maksimal Aplikasi E-Harmonisasi
Kemenkumham Sulsel Dorong Pemanfaatan Maksimal Aplikasi E-Harmonisasi

Kemenkumham Sulsel mendorong jajarannya untuk memaksimalkan aplikasi E-Harmonisasi demi optimalisasi dan efektifitas proses harmonisasi produk hukum daerah, seiring dengan peluncuran aplikasinya pada 25 Februari 2025.

Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum
Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan partisipasi aktif kepala desa/lurah dalam.