Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel
Kemenkum Kalsel Jamin Tata Kelola Pemerintahan Kalsel Efektif dan Akuntabel

Kemenkum Kalsel berperan aktif mengawal tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di 13 kabupaten/kota Kalimantan Selatan melalui harmonisasi Raperda dan Raperbup, memastikan regulasi berkualitas dan sesuai aturan.

Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan
Kemenkum Kalsel Harmonisasi Raperda: Wujudkan Regulasi Berkualitas di Kalimantan Selatan

Kemenkum Kalsel aktif harmonisasi raperda dan raperbup untuk memastikan kualitas regulasi daerah di Kalimantan Selatan, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas
Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Empat Ranperkada Banggai Laut, Wujudkan Regulasi Berkualitas

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi empat Ranperkada Banggai Laut untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan hukum nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenkum Sultra Dukung Penuh Percepatan Layanan e-Harmonisasi untuk Reformasi Birokrasi
Kemenkum Sultra Dukung Penuh Percepatan Layanan e-Harmonisasi untuk Reformasi Birokrasi

Kemenkumham Sulawesi Tenggara berkomitmen mempercepat layanan e-Harmonisasi untuk permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah guna mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Kemenkumham Harmonisasi 30 Ranperkada Pangkalpinang, Tingkatkan Kualitas Hukum Daerah
Kemenkumham Harmonisasi 30 Ranperkada Pangkalpinang, Tingkatkan Kualitas Hukum Daerah

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil melakukan harmonisasi 30 Ranperkada Kota Pangkalpinang pada tahun 2024, guna memastikan produk hukum daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemenkumham Harmonisasi Dua Ranperkada Belitung Timur Secara Daring
Kemenkumham Harmonisasi Dua Ranperkada Belitung Timur Secara Daring

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil melakukan harmonisasi dua Ranperkada Belitung Timur secara daring, guna memastikan produk hukum daerah tersebut sesuai aturan perundang-undangan.

Kemenkum Kaltim Luncurkan 5 Inovasi Layanan Hukum, Percepat Harmonisasi Perkada!
Kemenkum Kaltim Luncurkan 5 Inovasi Layanan Hukum, Percepat Harmonisasi Perkada!

Kemenkum Kaltim luncurkan lima inovasi layanan hukum unggulan, termasuk Harmonis (harmonisasi one day service) dan Pena Kampus, untuk tingkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan hukum di Kalimantan Timur.

Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pengendalian Gratifikasi HST, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pengendalian Gratifikasi HST, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Kemenkumham Kalsel menyerahkan hasil harmonisasi Raperda Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Raperda Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Maluku Utara Implementasikan e-Harmonisasi: Inovasi Digital untuk Tata Kelola Regulasi yang Lebih Baik
Maluku Utara Implementasikan e-Harmonisasi: Inovasi Digital untuk Tata Kelola Regulasi yang Lebih Baik

Kemenkumham Maluku Utara resmi mengimplementasikan aplikasi e-Harmonisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, didukung penuh oleh Kakanwil dan sejalan dengan transformasi digital pemerintah.

Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah
Kemenkum Sulteng Harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan, Jamin Kepastian Hukum Daerah

Kemenkumham Sulteng fasilitasi harmonisasi Ranperbup Banggai Kepulauan untuk memastikan peraturan daerah selaras dengan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemenkumham Sulsel Dorong Pemanfaatan Maksimal Aplikasi E-Harmonisasi
Kemenkumham Sulsel Dorong Pemanfaatan Maksimal Aplikasi E-Harmonisasi

Kemenkumham Sulsel mendorong jajarannya untuk memaksimalkan aplikasi E-Harmonisasi demi optimalisasi dan efektifitas proses harmonisasi produk hukum daerah, seiring dengan peluncuran aplikasinya pada 25 Februari 2025.

Kemenkumham Sulut dan DPRD Sangihe Jalin Kerja Sama Percepatan Produk Hukum Daerah
Kemenkumham Sulut dan DPRD Sangihe Jalin Kerja Sama Percepatan Produk Hukum Daerah

Kemenkumham Sulawesi Utara dan DPRD Kepulauan Sangihe resmi menjalin kerja sama untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan di Manado.