Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperda Kepemudaan Pangkalpinang, Tingkatkan Kualitas Hukum Daerah
Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperda Kepemudaan Pangkalpinang, Tingkatkan Kualitas Hukum Daerah

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung melakukan harmonisasi Ranperda Kepemudaan Pangkalpinang untuk memastikan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkualitas.

Sumber Antara
79 Ranperkada Bangka Tengah Diharmonisasi, Wujud Produk Hukum Berkualitas
79 Ranperkada Bangka Tengah Diharmonisasi, Wujud Produk Hukum Berkualitas

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel telah berhasil mengharmonisasikan 79 rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) Bangka Tengah pada tahun 2024, memastikan produk hukum daerah berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#planetantara
Kemenkumham Babel Harmonisasi 38 Ranperda dan Ranperkada Beltim di 2024: Wujudkan Produk Hukum Berkualitas
Kemenkumham Babel Harmonisasi 38 Ranperda dan Ranperkada Beltim di 2024: Wujudkan Produk Hukum Berkualitas

Kemenkumham Babel telah berhasil harmonisasi 38 Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2024 untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.

#planetantara
Kemenkumham Harmonisasi Empat Ranperwako Pangkalpinang untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Kemenkumham Harmonisasi Empat Ranperwako Pangkalpinang untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan harmonisasi empat Ranperwako Pangkalpinang terkait pengelolaan BLUD, guna memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pelayanan publik.

#planetantara
Kemenkumham Kalsel Optimalkan Harmonisasi Raperda Banjarbaru
Kemenkumham Kalsel Optimalkan Harmonisasi Raperda Banjarbaru

Kemenkumham Kalsel beri pendampingan penuh harmonisasi raperda inisiatif DPRD Banjarbaru untuk memastikan keselarasan dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya dalam menghadapi kendala SDM, waktu, dan anggaran di Pemkot Banjarbaru.

konten ai
Kemenkumham Harmonisasi Ranperda Pendidikan Inklusif Bangka Tengah
Kemenkumham Harmonisasi Ranperda Pendidikan Inklusif Bangka Tengah

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan harmonisasi Ranperda Pendidikan Inklusif dan Penanggulangan Bencana Bangka Tengah agar sesuai aturan hukum, demi terciptanya regulasi berkualitas dan efektif.

Kemenkumham
Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperbup Bangka untuk Produk Hukum yang Efektif
Kemenkumham Babel Harmonisasi Ranperbup Bangka untuk Produk Hukum yang Efektif

Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaraskan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Bangka guna memastikan produk hukum daerah sesuai aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, demi efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

#planetantara
Kemenkum Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Bangka Tengah
Kemenkum Babel Harmonisasi Tiga Ranperda Bangka Tengah

Kemenkumham Kepulauan Babel melakukan harmonisasi tiga Ranperda Bangka Tengah agar sesuai peraturan perundang-undangan, memastikan proses pembentukannya bebas cacat prosedural dan sesuai UU No.13 Tahun 2022.

Kemenkumham
Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pengendalian Gratifikasi HST, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Kemenkumham Kalsel Harmonisasi Raperda Pengendalian Gratifikasi HST, Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Kemenkumham Kalsel menyerahkan hasil harmonisasi Raperda Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Raperda Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

#planetantara
Kemenkumham Babel Harmonisasi Dua Ranperbup Bangka Tengah
Kemenkumham Babel Harmonisasi Dua Ranperbup Bangka Tengah

Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berhasil selesaikan harmonisasi dua Ranperbup Bangka Tengah, yaitu Ranperbup tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya dan Ranperbup tentang Staf Khusus Bupati, guna memastikan peraturan daerah tersebut sesuai aturan

konten ai