Kementan Kejar Tambah Luas Tanam Padi 2 Juta Hektare, Antisipasi Impor Beras
Pemerintah melalui Kementan tengah mengejar target penambahan luas tanam padi dua juta hektare hingga April 2025 untuk mencapai kemandirian pangan dan mengurangi impor beras.
Magelang, 25 Februari 2025 - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyatakan pemerintah terus berupaya keras mencapai target ambisius: penambahan luas tanam padi seluas dua juta hektare hingga April 2025. Langkah ini, disampaikannya dalam rapat koordinasi di Magelang, Selasa lalu, bertujuan ganda: mengantisipasi potensi impor beras dan mencapai kemandirian pangan nasional. Upaya ini menjadi fokus utama Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka mengamankan stok beras nasional.
Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya penambahan luas tanam padi sebagai strategi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di dalam negeri. Ia menjelaskan bahwa target tersebut bukan sekadar angka, melainkan representasi dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dengan peningkatan produksi beras dalam negeri, Indonesia diharapkan mampu mengurangi bahkan menghilangkan ketergantungan pada impor beras.
Lebih lanjut, Wamentan menjelaskan bahwa penambahan luas tanam padi ini merupakan bagian integral dari program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi angka kemiskinan di pedesaan. Keberhasilan program ini akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan.
Upaya Kementan Capai Target Tambah Luas Tanam
Kementan telah dan akan terus berupaya maksimal untuk mencapai target penambahan luas tanam padi dua juta hektare. Beberapa strategi kunci telah dan akan terus diterapkan. Pertama, pembukaan lahan baru di daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi untuk budidaya padi. Kedua, penyediaan benih berkualitas tinggi dan memadai untuk menunjang produktivitas. Ketiga, ketersediaan pupuk yang cukup, dengan target penyediaan mencapai 9,5 juta ton.
Selain itu, Kementan juga fokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur irigasi. "Jadi urusan irigasi beres, tahun depan ada lagi Rp12 triliun, jadi lima tahun ada Rp60 triliun yang akan dialokasikan untuk irigasi," tegas Wamentan Sudaryono. Investasi besar-besaran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor pertanian, khususnya dalam peningkatan produktivitas padi.
Tidak hanya itu, Kementan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk para penyuluh pertanian di lapangan. Peran penyuluh pertanian sangat penting dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada petani, sehingga mereka dapat menerapkan teknologi dan metode pertanian modern yang lebih efektif dan efisien.
Persediaan Beras Nasional dan Antisipasi Impor
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, memberikan informasi terkini mengenai persediaan beras nasional. Saat ini, persediaan beras mencapai dua juta ton, dan Bulog masih terus melakukan penyerapan beras dengan target tiga juta ton. "Dengan jumlah itu dipastikan tidak ada beras impor," ujarnya dengan penuh keyakinan.
Pernyataan tersebut menunjukkan optimisme pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di dalam negeri. Dengan kombinasi antara peningkatan produksi dalam negeri dan stok yang cukup di Bulog, Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan beras nasional tanpa perlu bergantung pada impor. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional.
Langkah-langkah konkret yang dilakukan Kementan, didukung oleh investasi besar dalam infrastruktur irigasi dan komitmen Bulog dalam penyerapan beras, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapai target penambahan luas tanam padi dan mewujudkan kemandirian pangan. Keberhasilan program ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia.
Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan target penambahan luas tanam padi dua juta hektare dapat tercapai, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor beras dan mencapai kemandirian pangan nasional. Keberhasilan ini akan berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
