Cetak Sawah Baru 3 Juta Hektare: Solusi Swasembada Pangan Indonesia?

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian tengah gencar mencetak sawah baru seluas 3 juta hektare hingga 2027 untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional, namun perlu evaluasi menyeluruh agar terhindar dari kesalahan masa lalu.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tengah berupaya keras mencapai swasembada pangan, khususnya beras, dengan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare hingga tahun 2027. Program ini dilatarbelakangi oleh anjloknya produksi beras nasional beberapa waktu lalu yang mengakibatkan lonjakan harga dan kekhawatiran akan krisis pangan. Upaya ini merupakan bagian dari Optimalisasi Lahan Pertanian (Oplah) yang bertujuan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas lahan pertanian.

Program cetak sawah baru ini mendapat dukungan anggaran sebesar Rp15 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mencetak sawah baru seluas 150.000 hektare dan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 hektare. Kementan juga berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk meningkatkan luas lahan tanam dan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Ketua Task Force Cetak Sawah Kementan, Husnain, menyatakan bahwa perluasan areal pertanian menjadi kunci kedaulatan pangan Indonesia.

Target utama program ini adalah mencapai swasembada beras pada tahun 2027, sebuah target yang dianggap realistis mengingat potensi yang ada, asalkan tantangan dan hambatan yang ada dapat diatasi. Program ini melanjutkan upaya yang telah dimulai sejak pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengatasi masalah anjloknya produksi beras dan kenaikan harga yang signifikan di pasaran. "Urusan pangan menyangkut mati dan hidupnya suatu bangsa," demikian pesan Bung Karno yang menjadi pendorong semangat pemerintah dalam upaya ini.

Perluasan Areal Tanam dan Strategi Intensifikasi

Strategi yang diterapkan dalam program ini meliputi intensifikasi dengan mengembangkan 1 juta hektare lahan melalui optimalisasi indeks pertanaman dan ekstensifikasi dengan mencetak sawah baru seluas 1,3 juta hektare. Daerah prioritas meliputi Merauke (Papua Selatan) dan Kalimantan Tengah (masing-masing 1 juta hektare), Kalimantan Selatan (500 ribu hektare), Sumatera Selatan (250 ribu hektare), dan sisanya tersebar di provinsi lain.

Beberapa kebijakan unggulan yang diterapkan antara lain perluasan areal tanam, percepatan masa tanam, pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, dan pencetakan sawah baru. Presiden Prabowo melanjutkan strategi pembangunan pertanian yang telah dirintis sebelumnya, dengan memprioritaskan pencapaian swasembada pangan, khususnya beras.

Pentingnya beras bagi kehidupan masyarakat Indonesia menjadikan komoditas ini sebagai hal yang strategis dan politis. Ketersediaan beras yang cukup dan harga yang terjangkau menjadi kunci stabilitas sosial ekonomi. Oleh karena itu, pencetakan sawah baru menjadi solusi untuk meningkatkan produksi beras dan mencapai swasembada.

Optimalisasi Lahan dan Pencetakan Sawah Baru: Sebuah Langkah Tepat?

Optimalisasi lahan pertanian (Oplah) juga menjadi fokus pemerintah. Oplah mencakup upaya mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada, meningkatkan luas lahan pertanian, dan meningkatkan produktivitas melalui penyediaan sarana produksi (pupuk dan kapur) serta bantuan pengolahan tanah. Oplah dan pencetakan sawah baru dianggap sebagai langkah tepat untuk mengantisipasi keterbatasan lahan produksi padi.

Namun, perlu adanya catatan kritis. Program cetak sawah baru tidak boleh hanya didorong oleh target semata. Pemerintah perlu mempelajari kegagalan pembukaan lahan baru di masa lalu untuk menghindari pengulangan kesalahan. Evaluasi menyeluruh dan perencanaan yang matang sangat penting sebelum program cetak sawah 3 juta hektare ini dijalankan secara penuh.

Kesimpulannya, program cetak sawah baru merupakan upaya penting dalam mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, evaluasi yang komprehensif terhadap pengalaman masa lalu, serta kolaborasi yang efektif antar kementerian dan pemangku kepentingan terkait. Suksesnya program ini akan menentukan masa depan ketahanan pangan Indonesia.