Kementerian PUPR Larang Penambangan di Sungai Progo untuk Keamanan Jembatan

Menanggapi jebolnya dam di Sungai Progo, Kementerian PUPR akan melarang penambangan pasir di aliran sungai tersebut guna melindungi konstruksi jembatan dan sistem irigasi di Bantul, Yogyakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melarang penambangan pasir di Sungai Progo, khususnya di sekitar Kecamatan Srandakan, Bantul, Yogyakarta. Keputusan ini diumumkan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyusul peristiwa jebolnya dam aliran Sungai Progo beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan beliau usai menghadiri peresmian gedung perpustakaan umum di Bantul, Kamis, 30 Januari.

Langkah Kementerian PUPR ini merupakan respons langsung atas kerusakan dam yang diakibatkan debit air sungai yang tinggi. Setelah kejadian tersebut, Menteri PUPR beserta Pemda DIY meninjau lokasi dan membahas solusi untuk mencegah kejadian serupa terulang. Peristiwa ini menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan dampak penambangan yang tak terkendali.

Menurut Bupati Halim, larangan penambangan ini sangat krusial untuk dua hal utama. Pertama, untuk menjamin keamanan Jembatan Srandakan yang sudah ada dan Jembatan Pandansimo yang masih dalam tahap pembangunan. Aktivitas penambangan dikhawatirkan akan menggerus pondasi jembatan, membahayakan konstruksi dan kestabilannya. Kedua, penambangan yang tak terkontrol dapat menurunkan permukaan air sungai, mengganggu sistem irigasi pertanian di sekitarnya.

Penurunan muka air sungai berdampak signifikan terhadap irigasi pertanian. Sawah-sawah yang mengandalkan air Sungai Progo akan kesulitan mendapat pasokan air yang cukup jika permukaan air terus menurun. Hal ini akan berdampak pada produktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat setempat. Sistem irigasi yang terganggu dapat menyebabkan gagal panen dan kerugian ekonomi yang cukup besar.

Bupati Halim menjelaskan lebih lanjut bahwa penambangan liar di Sungai Progo mengancam keberlangsungan kedua jembatan tersebut. Oleh karena itu, Menteri PUPR setuju untuk mengeluarkan larangan penambangan di sepanjang aliran sungai dekat Jembatan Srandakan. Kewenangan penerbitan larangan ini berada di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), bukan di Pemkab Bantul. Surat larangan resmi dari Kementerian PUPR akan segera diterbitkan.

Peristiwa ini menyoroti urgensi pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Penambangan yang tidak terkendali tidak hanya berdampak pada infrastruktur, namun juga pada sektor pertanian dan perekonomian masyarakat sekitar. Semoga dengan adanya larangan ini, keamanan jembatan dan sistem irigasi di sekitar Sungai Progo dapat terjamin.

Pemerintah daerah dan Kementerian PUPR berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memastikan implementasi larangan penambangan berjalan efektif. Diharapkan kerjasama semua pihak dapat mencegah dampak negatif penambangan liar di masa mendatang.