Banjir Sukabumi: Kementerian PU Turun Tangan, Satu Jembatan Direkomendasikan Dibongkar
Kementerian PUPR turun tangan membantu penanganan banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat, bahkan merekomendasikan pembongkaran satu jembatan untuk mencegah bencana serupa.
Banjir bandang yang melanda Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada 6-7 Maret 2024 telah mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap warga. Bencana hidrometeorologi ini, yang awalnya meliputi sembilan titik, meluas hingga 18 titik, meliputi 14 titik banjir, tiga titik tembok penahan tanah (TPT) ambruk, dan satu titik longsor. Meskipun tidak ada korban jiwa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) langsung turun tangan memberikan bantuan, termasuk rekomendasi pembongkaran satu jembatan yang dinilai berisiko.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Lilik Retno Cahyadiningsih, menyatakan bahwa meskipun kewenangan pengelolaan sungai berada di provinsi, Kementerian PUPR tetap memberikan bantuan berupa alat-alat untuk normalisasi sungai dan penanganan pascabanjir. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam membantu daerah yang terdampak bencana. "Untuk Sukabumi, itu wilayah sungainya memang kewenangan provinsi. Tetapi kita tetap turun, kita tetap turun membantu alat untuk normalisasi dan lain sebagainya," ujar Lilik dalam konferensi pers di Jakarta.
Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, sebanyak 91 jiwa terdampak banjir. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan proses asesmen yang masih berlangsung di lapangan. Penyebab utama banjir adalah pendangkalan sungai akibat penumpukan sampah, penyempitan aliran sungai, dan tersendatnya drainase, juga menunjukkan pentingnya pengelolaan lingkungan yang lebih baik.
Penanganan Banjir dan Kerjasama Antar Instansi
BPBD Kota Sukabumi telah mendistribusikan bantuan darurat kepada para penyintas. Selain memberikan bantuan, petugas juga melakukan normalisasi aliran sungai untuk mempercepat surutnya air. Dari pantauan di lapangan, sebagian besar wilayah yang terdampak banjir telah surut. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana ini menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
Kementerian PUPR telah merekomendasikan pembongkaran satu jembatan yang dianggap membahayakan. Pembongkaran akan dilakukan oleh dinas provinsi, sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi yang baik antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan secara terpadu dan efektif. "Nanti yang membongkar adalah teman-teman dinas provinsi, karena itu memang kewenangan provinsi. Dan ini sudah kita koordinasikan," jelas Lilik Retno Cahyadiningsih.
Langkah-langkah normalisasi sungai menjadi fokus utama dalam mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar juga perlu ditingkatkan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dari bencana.
Bantuan dan Pemulihan Pasca Banjir
Bantuan darurat telah diberikan kepada warga yang terdampak, meliputi kebutuhan pokok dan layanan kesehatan. Proses asesmen terus dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan warga terpenuhi. Selain itu, upaya pemulihan infrastruktur yang rusak juga menjadi prioritas. Kerja sama antar instansi pemerintah dan relawan sangat krusial dalam proses pemulihan ini.
Peristiwa banjir di Sukabumi ini menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Pencegahan dan mitigasi bencana harus menjadi perhatian utama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan kerjasama yang solid, diharapkan kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemulihan dan pencegahan bencana di Sukabumi.
Data sementara menunjukkan bahwa jumlah warga yang terdampak bencana masih terus bertambah. BPBD Kota Sukabumi terus melakukan asesmen dan pendataan untuk memastikan semua kebutuhan warga terpenuhi. Selain itu, upaya normalisasi sungai terus dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir susulan.
Kesimpulannya, penanganan banjir di Sukabumi melibatkan kerjasama yang erat antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah. Selain memberikan bantuan langsung, Kementerian PUPR juga memberikan rekomendasi teknis untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Upaya pemulihan pascabanjir terus dilakukan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan warga dan normalisasi sungai.
