KKP Jamin Layanan Pelabuhan Perikanan Optimal Selama Ramadhan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan layanan di pelabuhan perikanan tetap optimal selama Ramadhan, termasuk pengurusan izin dan pendaratan ikan, demi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan ikan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelayanan publik di seluruh pelabuhan perikanan Indonesia tetap optimal selama bulan Ramadhan. Hal ini meliputi seluruh proses, mulai dari pengurusan izin berlayar hingga pendaratan hasil tangkapan ikan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menegaskan komitmen ini dalam keterangan resmi di Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2024.
"Kami pastikan kesiapan sarana prasarana, SDM, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan agar tak ada kendala operasional selama Ramadhan" ujar Latif. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran aktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan selama bulan suci.
Jaminan pelayanan prima ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan ikan bagi masyarakat luas. KKP juga telah melakukan rapat koordinasi daring pada Selasa, 25 Februari 2024, dengan kepala pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia untuk memastikan kesiapan menghadapi Ramadhan.
Layanan Prima dan Koordinasi Lintas Sektor
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menekankan pentingnya pelayanan prima kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan selama Ramadhan. Hal ini mencakup seluruh aspek operasional pelabuhan, mulai dari pengurusan izin kapal hingga pendaratan hasil tangkapan.
Selain itu, pengecekan aktivitas di pelabuhan perikanan juga menjadi fokus utama. KKP memastikan kelancaran operasional kapal, distribusi hasil perikanan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), dan es untuk kebutuhan nelayan. Aspek kebersihan, keamanan, dan higienitas produk perikanan juga diperhatikan untuk menjaga kualitas dan harga jual.
Pengawasan terhadap kapal yang masuk dan keluar pelabuhan perikanan akan ditingkatkan. Koordinasi lintas sektor, terutama dengan BMKG, juga terus dimaksimalkan untuk memberikan informasi cuaca dan tinggi gelombang secara *real-time* kepada nelayan. Informasi ini krusial untuk mengantisipasi cuaca buruk yang dapat mengganggu aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan.
Efisiensi Belanja APBN Tak Pengaruhi Pelayanan Publik
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah memastikan bahwa Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.
Trenggono menyatakan komitmen KKP untuk mencapai seluruh target kinerja dengan kreativitas dan inovasi baru, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan meskipun dengan adanya efisiensi anggaran.
Dengan berbagai langkah yang telah dan akan dilakukan, KKP berkomitmen untuk memastikan kelancaran operasional di pelabuhan perikanan. Tujuannya adalah untuk mendukung rantai pasok sektor perikanan nasional tetap aman dan lancar selama bulan Ramadhan. Hal ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga ikan di pasaran.
Langkah-langkah KKP ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung nelayan dan industri perikanan nasional, khususnya selama bulan Ramadhan. Dengan memastikan kelancaran operasional di pelabuhan perikanan, diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia.
