KKP dan BPOM Jamin Mutu Produk Perikanan Selama Ramadan dan Idul Fitri

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersinergi mengawasi mutu produk perikanan selama Ramadan dan Idul Fitri 2025 untuk menjamin keamanan pangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama untuk memastikan keamanan dan mutu produk perikanan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1444 H. Kerja sama ini dilakukan untuk mengawasi peredaran pangan, khususnya produk perikanan, di seluruh Indonesia. Kerja sama ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (KKP), Ishartini, menyatakan bahwa sinergi KKP dan BPOM dilakukan di lapangan dengan berbagi hasil uji dan tim penguji. Pengawasan dilakukan di berbagai tempat, termasuk pasar tradisional dan modern. "Kami kompak saling berbagi hasil uji dan melakukan pemantauan di pasar tradisional maupun modern," ujar Ishartini dalam keterangan pers.

Kerja sama ini mencakup seluruh unit pelaksana teknis (UPT) Badan Mutu KKP di Indonesia. Sebagai contoh, UPT Badan Mutu KKP Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan Balai POM Kalimantan Tengah terkait izin edar dan pengawasan produk perikanan. Koordinasi juga dilakukan dalam pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang dijalankan oleh BPOM.

Pengawasan Bersama Pemerintah Daerah

KKP melibatkan pemerintah daerah dalam upaya menjamin mutu dan keamanan pangan perikanan. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Kerja sama ini meliputi penerapan standar mutu dan keamanan pangan, seperti Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Pengawasan dilakukan terhadap rantai distribusi ikan, mulai dari nelayan dan pembudidaya hingga pasar. Sertifikasi kualitas hasil tangkapan dan produk olahan juga menjadi bagian dari pengawasan tersebut. Selain itu, KKP juga bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penerapan budaya mutu di pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, dan fasilitas pengolahan ikan.

Upaya peningkatan pemahaman nelayan dan pembudidaya tentang cara menjaga kualitas hasil perikanan juga dilakukan melalui pelatihan. Teknologi yang lebih higienis juga diperkenalkan. Ishartini menekankan bahwa KKP tidak bekerja sendiri, tetapi berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi lain untuk menjamin mutu produk perikanan.

Peningkatan Kualitas dan Ekspor

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, optimistis bahwa peningkatan kualitas produksi perikanan akan meningkatkan nilai ekspor komoditas tersebut. KKP akan terus mengutamakan peningkatan kualitas produksi dan budidaya berkelanjutan melalui optimalisasi lima program ekonomi biru.

Dengan adanya sinergi antara KKP dan BPOM, serta keterlibatan pemerintah daerah, diharapkan keamanan dan mutu produk perikanan dapat terjaga selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk perikanan.

Kerja sama ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan melalui peningkatan kualitas produk dan keamanan pangan. Dengan pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang baik, diharapkan kualitas produk perikanan Indonesia semakin meningkat dan mampu bersaing di pasar internasional.