KLH Ingatkan Produsen Segera Susun Peta Jalan Pengurangan Sampah
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengingatkan produsen untuk segera menyusun peta jalan pengurangan sampah sesuai PermenLHK Nomor P.75 Tahun 2019, demi mengurangi timbulan sampah di TPA.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali mengingatkan para produsen di Indonesia akan kewajiban mereka untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah. Hal ini disampaikan menyusul dikeluarkannya surat resmi dari KLH kepada berbagai asosiasi produsen. Peringatan ini didasari oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yang hingga kini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh seluruh pihak terkait.
Kasubdit Tata Laksana Produsen Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PLSB3) KLH, Ujang Solihin Sidik, menjelaskan bahwa Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq telah meminta keseriusan produsen dalam menyusun peta jalan tersebut. Tujuannya jelas: mengurangi jumlah sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). "Sudah bersurat Pak Menteri ke seluruh asosiasi untuk setiap produsen harusnya melaksanakan ini," ujar Ujang dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Kewajiban penyusunan peta jalan ini merupakan bagian dari extended producer responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen diperluas. Aturan ini menargetkan produsen di sektor manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta ritel. Dengan adanya peta jalan yang terstruktur, diharapkan produsen dapat secara aktif berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan dari produk yang mereka hasilkan.
Implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah
Hingga Agustus 2024, KLH telah memberikan bimbingan teknis kepada 556 produsen. Dari jumlah tersebut, 95 produsen telah memiliki akun untuk menyusun peta jalan, 52 produsen telah mengirimkan dokumen namun belum mendapat persetujuan, dan 21 produsen telah memperoleh persetujuan dan siap melaksanakan program pengurangan sampah. Data ini menunjukkan masih banyak produsen yang belum sepenuhnya patuh terhadap peraturan yang berlaku.
Meskipun demikian, terdapat kabar positif. Dari 20 produsen yang telah melaksanakan peta jalan pengurangan sampah, berhasil mengurangi sekitar 127 ribu ton timbulan sampah pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan potensi besar dari program ini jika diterapkan secara konsisten dan menyeluruh oleh seluruh produsen.
Ujang Solihin Sidik menambahkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas bagi produsen yang masih enggan patuh. "Apa langkah berikutnya kalau produsen ini masih bandel lah katakan, pasti ada pemerintah untuk melakukan tadi semacam peringatan dan seterusnya," tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan implementasi peraturan ini berjalan efektif.
Sektor yang Terdampak dan Target Pengurangan Sampah
Peraturan ini terutama menyasar produsen di sektor manufaktur, makanan dan minuman, serta ritel. Ketiga sektor ini menghasilkan volume sampah yang signifikan, sehingga peran aktif mereka dalam pengurangan sampah sangat krusial. Dengan adanya peta jalan, diharapkan produsen dapat mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses produksi yang menghasilkan sampah, dan kemudian menerapkan solusi-solusi inovatif untuk menguranginya.
Target pengurangan sampah yang ingin dicapai melalui program ini belum secara spesifik disebutkan dalam informasi yang tersedia. Namun, keberhasilan 20 produsen dalam mengurangi 127 ribu ton sampah pada tahun 2023 menunjukkan potensi besar untuk mencapai target yang signifikan di masa mendatang. Hal ini bergantung pada partisipasi aktif dan komitmen dari seluruh produsen yang terlibat.
Lebih lanjut, KLH akan terus melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan teknis kepada produsen untuk memastikan pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah berjalan sesuai rencana. Kerjasama antara pemerintah dan produsen sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam mengurangi timbulan sampah di Indonesia.
Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat, tetapi juga pada kesadaran dan komitmen dari para produsen untuk bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari produk mereka. Dengan menerapkan prinsip EPR, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia.
