Kodam Pattimura Gelar Operasi Penegakan Hukum TNI 2025
Kodam Pattimura di Ambon menggelar operasi penegakan ketertiban dan yustisi Polisi Militer (PM) TNI 2025 melibatkan 380 personel gabungan TNI-Polri untuk menjaga disiplin dan profesionalisme prajurit.
Ambon, 10 Februari 2024 - Kodam XV Pattimura melaksanakan operasi penegakan ketertiban dan yustisi Polisi Militer (PM) TNI 2025. Operasi ini bertujuan untuk memastikan TNI tetap prima sebagai garda terdepan pertahanan negara, sejalan dengan visi Indonesia Maju. Lebih dari 380 personel gabungan dari TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, BNN, dan Kejaksaan Tinggi berpartisipasi dalam operasi besar-besaran ini.
Operasi Gabungan untuk TNI Prima
Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Pangdam XV/Pattimura, memimpin langsung kegiatan tersebut di Ambon. Beliau menjelaskan bahwa operasi ini ditandai dengan penyematan tanda dimulainya operasi kepada perwakilan Polisi Militer dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mayor Cpm Anggi Wahyu dari satuan Dandenpom XV/2 Masohi bertindak sebagai Komandan Upacara.
Operasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan kekuatan TNI tidak disalahgunakan. Pangdam menekankan pentingnya penegakan disiplin dan hukum di lingkungan TNI. Hal ini sejalan dengan amanat negara kepada TNI untuk menjaga pertahanan negara.
Edukasi, Preventif, dan Persuasif
Pangdam juga menegaskan bahwa personel Polisi Militer TNI harus mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif. Tujuannya adalah untuk membina prajurit agar tertib dan taat hukum. Operasi ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan juga upaya membangun kesadaran hukum di kalangan prajurit.
"Operasi penegakan ketertiban dan operasi yustisi Polisi Militer TNI merupakan kegiatan rutin tahunan," ujar Pangdam. "Ini merupakan komitmen kami dalam menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan TNI. TNI adalah garda terdepan bangsa di bidang pertahanan, dan disiplin merupakan kunci kekuatannya."
Profesionalisme dan Akuntabilitas
Pangdam berharap Polisi Militer TNI menjadi teladan dengan bertindak profesional, adil, transparan, dan akuntabel dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam reformasi hukum, seperti yang diamanatkan dalam program Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dengan melibatkan berbagai instansi, operasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Ini bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga seluruh komponen bangsa. Operasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan TNI yang lebih tertib, disiplin, dan profesional, sehingga siap menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan pertahanan negara.
Ke depan, Kodam XV Pattimura akan terus melakukan operasi serupa untuk memastikan TNI tetap solid dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Komitmen ini akan terus diperkuat melalui berbagai program pembinaan dan pelatihan bagi prajurit TNI.
Kesimpulan
Operasi penegakan ketertiban dan yustisi PM TNI 2025 di Ambon merupakan langkah strategis Kodam XV Pattimura dalam menjaga profesionalisme dan disiplin prajurit TNI. Dengan pendekatan yang edukatif, preventif, dan persuasif, diharapkan operasi ini dapat menciptakan lingkungan TNI yang lebih tertib dan taat hukum, mendukung visi Indonesia Maju.