Komisi XII DPR Bantah Isu Penghapusan Subsidi BBM: Fokus Perbaikan Penyaluran
Wakil Ketua Komisi XII DPR membantah isu penghapusan subsidi BBM, menegaskan perlunya persetujuan DPR dan menekankan pentingnya penyaluran subsidi yang tepat sasaran.
Jakarta, 21 Februari 2024 - Isu penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang beredar belakangan ini telah dibantah oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi. Ia menegaskan bahwa wacana tersebut tidak benar dan setiap perubahan terkait subsidi BBM harus melalui persetujuan DPR. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Bambang menjelaskan bahwa subsidi BBM merupakan bagian integral dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga perubahannya memerlukan proses legislatif yang tepat. Lebih lanjut, ia menekankan komitmen pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap melindungi kebutuhan masyarakat kecil. "Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil," tegas Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Meskipun demikian, Bambang mengakui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Hal ini mendorong perlunya perbaikan dalam mekanisme penyaluran agar bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak menerimanya. "Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," imbuhnya.
Klarifikasi Terkait Pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Bambang juga memberikan klarifikasi terkait pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya sempat menimbulkan interpretasi mengenai penghapusan subsidi BBM. Ia menjelaskan bahwa pernyataan Luhut tersebut sebenarnya lebih menekankan pada perbaikan skema penyaluran subsidi, bukan penghapusan subsidi itu sendiri.
Bambang menuturkan, "Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran." Ia juga mengingatkan kesepakatan Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja tahun 2023 mengenai penggunaan BBM subsidi, di mana pertalite hanya diperuntukkan bagi sepeda motor dan angkutan umum, sementara solar hanya untuk angkutan umum, angkutan sembako, nelayan, dan petani.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa wacana perbaikan skema subsidi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat kurang mampu.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal bahwa dalam dua tahun ke depan, atau tepatnya pada tahun 2027, tidak akan ada lagi subsidi BBM. Ia juga menyampaikan bahwa ke depannya, subsidi akan berbasis penerima, bukan lagi berbasis komoditas, dan akan disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Perbaikan Skema Subsidi, Bukan Penghapusan
Pernyataan Luhut tersebut, "Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM solar atau apa pun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," perlu dipahami dalam konteks perbaikan skema, bukan penghapusan total subsidi BBM.
Komisi XII DPR menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi BBM. Dengan demikian, perbaikan skema penyaluran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara, serta memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kesimpulannya, pernyataan yang beredar mengenai penghapusan subsidi BBM perlu diluruskan. Fokus pemerintah saat ini adalah pada perbaikan skema penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan mencapai masyarakat yang berhak menerimanya. Hal ini dilakukan tanpa menghilangkan komitmen untuk melindungi masyarakat kecil.
