Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Wamen HAM Cari Solusi Konflik Agraria di Labuhanbatu Utara
Wamen HAM Cari Solusi Konflik Agraria di Labuhanbatu Utara

Wakil Menteri HAM Mugiyanto berupaya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama antara warga Padang Halaban, Labuhanbatu Utara, dengan pihak perusahaan, dengan menekankan penyelesaian damai dan kepatuhan hukum.

ABS Kalbar Desak Perda Perlindungan Buruh Sawit: Upah Minim, PHK Sepihak Jadi Sorotan
ABS Kalbar Desak Perda Perlindungan Buruh Sawit: Upah Minim, PHK Sepihak Jadi Sorotan

Aliansi Buruh Sawit Kalbar (ABS) menggelar audiensi dengan DPRD Kalbar dan Pemprov Kalbar, mendesak pengesahan Perda perlindungan buruh sawit untuk mengatasi masalah upah rendah, PHK sepihak, dan lainnya.

DPRD Kalbar Dorong Perda Ketenagakerjaan untuk Lindungi Buruh Sawit
DPRD Kalbar Dorong Perda Ketenagakerjaan untuk Lindungi Buruh Sawit

Anggota Komisi V DPRD Kalbar mendorong pembentukan perda ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak buruh sawit, menanggapi masih banyaknya permasalahan ketenagakerjaan di sektor tersebut.

Konflik Agraria Kalbar: Pemprov Minta Bantuan DPR RI
Konflik Agraria Kalbar: Pemprov Minta Bantuan DPR RI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta Komisi II DPR RI untuk membantu menyelesaikan konflik agraria yang pelik di wilayahnya, terutama yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan.

Kepastian Hukum, Kunci Penertiban Kawasan Hutan Sawit di Indonesia
Kepastian Hukum, Kunci Penertiban Kawasan Hutan Sawit di Indonesia

Pakar hukum soroti pentingnya kepastian hukum dalam penertiban kawasan hutan sawit, khususnya di Kalimantan Tengah, agar tidak merampas hak rakyat.

Pemkab Mahulu Bentuk Tim Khusus Atasi Sengketa Lahan Sawit 52 Hektare
Pemkab Mahulu Bentuk Tim Khusus Atasi Sengketa Lahan Sawit 52 Hektare

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengketa lahan sawit seluas 52 hektare antara warga tiga kampung dengan PT Setia Agro Abadi.

Bupati Kotim Pastikan Penertiban Kawasan Hutan Tak Berdampak pada Masyarakat
Bupati Kotim Pastikan Penertiban Kawasan Hutan Tak Berdampak pada Masyarakat

Bupati Kotim, Halikinnor, memastikan penertiban kawasan hutan di perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak akan berdampak pada karyawan dan hak-hak masyarakat, melainkan justru akan membawa manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat Kotim.

Sengketa Lahan Sawit Mahakam Ulu: DPRD Temui BPN Kaltim Cari Solusi
Sengketa Lahan Sawit Mahakam Ulu: DPRD Temui BPN Kaltim Cari Solusi

DPRD Mahakam Ulu mengunjungi BPN Kaltim untuk mencari solusi sengketa lahan perkebunan sawit antara warga dan perusahaan di Kampung Wana Pariq dan Tri Pariq Makmur, yang melibatkan izin usaha perkebunan sejak tahun 2012.

DPR Desak Kementerian ATR/BPN Segera Selesaikan Konflik Agraria di Kalbar
DPR Desak Kementerian ATR/BPN Segera Selesaikan Konflik Agraria di Kalbar

Anggota DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan besar, khususnya dugaan penyerobotan lahan dan ketidakadilan skema plasma.

Pemkab Kuningan Minta PT KCSM Hentikan Penanaman Sawit: Izin Belum Lengkap
Pemkab Kuningan Minta PT KCSM Hentikan Penanaman Sawit: Izin Belum Lengkap

Pemerintah Kabupaten Kuningan meminta PT Kelapa Ciung Sukses Makmur (KCSM) menghentikan sementara penanaman sawit karena izin belum lengkap, demi kepatuhan aturan dan kelestarian lingkungan.

Pemkab Kotim Dukung Penindakan Tegas Perkebunan Ilegal, Waspadai Ancaman Kerusakan Kebun Sawit Sitaan
Pemkab Kotim Dukung Penindakan Tegas Perkebunan Ilegal, Waspadai Ancaman Kerusakan Kebun Sawit Sitaan

Pemkab Kotawaringin Timur menyatakan dukungan penuh terhadap penertiban perkebunan sawit ilegal oleh pemerintah pusat, namun juga menyoroti pentingnya pengelolaan kebun sitaan agar tak rusak.

Pemkab Sumenep Bantah Instruksi Garap Tambak Gersik Putih: Konflik Lahan dan Investigasi KKP
Pemkab Sumenep Bantah Instruksi Garap Tambak Gersik Putih: Konflik Lahan dan Investigasi KKP

Pemkab Sumenep membantah menginstruksikan penggarapan tambak garam di Gersik Putih, Sumenep, yang memicu konflik dengan warga dan kini tengah diinvestigasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KKP