KPU Gorontalo Siarkan Langsung Sidang Sengketa Pilkada 2024
KPU Gorontalo menyediakan akses siaran langsung sidang sengketa Pilkada 2024 di MK melalui YouTube, menayangkan beberapa perkara dari berbagai daerah di Gorontalo pada 4-5 Februari 2025.
KPU Provinsi Gorontalo membagikan tautan siaran langsung sidang sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Informasi ini memudahkan masyarakat Gorontalo untuk menyaksikan jalannya persidangan. Akses siaran langsung ini dibagikan mengingat pentingnya transparansi proses penyelesaian sengketa Pilkada.
Menurut Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran, sidang pembacaan putusan dijadwalkan berlangsung pada 4 dan 5 Februari 2025. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau langsung proses hukum terkait Pilkada di daerahnya.
Beberapa perkara yang akan disiarkan langsung meliputi sengketa Pilwali Kota Gorontalo (Nomor perkara 40/PHPU.WAKO-XXIII/2025, 4 Februari, pukul 09.00 WITA), Pilbup Pohuwato (Nomor perkara 37/PHPU.BUP-XXIII/2025, 4 Februari, pukul 14.30 WITA), dan Pilbup Gorontalo Utara (Nomor perkara 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 56/PHPU.BUP-XXIII/2025, 4 Februari, pukul 14.30 dan 20.30 WITA).
Sidang sengketa Pilbup Bone Bolango (Nomor perkara 103/PHPU.BUP-XXIII/2025) juga akan disiarkan langsung pada 5 Februari 2025, pukul 09.00 WITA. KPU Gorontalo berupaya memastikan aksesibilitas informasi bagi publik terkait hasil Pilkada 2024.
Tautan siaran langsung yang disediakan KPU Gorontalo adalah https://www.youtube.com/live/pd33BX9-GKs?si=6guqQCCiXe7f_Gls. KPU juga berencana menayangkan ulang siaran tersebut bagi masyarakat yang mungkin terlewat menyaksikannya secara langsung.
Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan keterbukaan informasi publik terkait proses hukum sengketa Pilkada. Publik Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, dan Pohuwato, diajak untuk tetap menjaga kondusifitas wilayah sambil menunggu hasil akhir persidangan.
KPU berharap dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat dapat memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan tetap menjaga situasi yang aman dan damai. Transparansi proses hukum dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
