KPU Kulon Progo Evaluasi Pilkada 2024: Lancar, Aman, dan Minim Pelanggaran
KPU Kulon Progo melakukan evaluasi menyeluruh Pilkada 2024, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk meningkatkan penyelenggaraan pilkada mendatang, meskipun pelaksanaan pilkada dinilai telah berjalan lancar dan aman.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menyelesaikan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Evaluasi ini dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang lebih baik di masa mendatang. Proses evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari logistik hingga pengawasan, dan bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan membuat perbaikan.
Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana, mengungkapkan bahwa evaluasi kuantitatif dilakukan melalui pengisian kuesioner, sementara evaluasi kualitatif dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tim sukses peserta pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan media massa. Hasil FGD kemudian digunakan untuk memvalidasi data dari kuesioner dan menjadi dasar perbaikan bagi KPU Kulon Progo.
"Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan Pilkada 2024," ujar Budi Priyana. "Evaluasi internal menunjukkan pelaksanaan pilkada berjalan maksimal dan sangat baik." Meskipun demikian, KPU Kulon Progo tetap membuka diri terhadap kritik dan saran untuk perbaikan di masa depan.
Evaluasi Menyeluruh: Kuantitatif dan Kualitatif
KPU Kulon Progo mengakui adanya beberapa permasalahan selama pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah logistik, khususnya terkait ketersediaan surat suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Terdapat kekurangan dan kelebihan surat suara di beberapa TPS. Namun, permasalahan ini berhasil ditangani dengan cepat sehingga tidak mengganggu jalannya proses pemilihan.
Selain masalah logistik, terdapat pula sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, sengketa tersebut akhirnya ditolak. Secara keseluruhan, Budi Priyana menyatakan bahwa Pilkada 2024 di Kulon Progo berjalan lancar, aman, tertib, dan kondusif.
"Secara umum pelaksanaan Pilkada 2024 di Kulon Progo berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan kondusif hingga akhirnya kita telah mendapatkan hasilnya," tegas Budi Priyana.
Pengawasan Bawaslu: Minim Pelanggaran
Ketua Bawaslu Kulon Progo, Marwanto, memberikan pandangannya mengenai pelaksanaan Pilkada 2024. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di Kulon Progo relatif minim pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi sebagian besar bersifat administrasi, misalnya terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK).
Meskipun terdapat beberapa potensi pelanggaran, Bawaslu Kulon Progo berhasil mencegahnya melalui komunikasi intensif dengan berbagai pihak. Kerjasama dan hubungan yang kondusif antar peserta pilkada turut membantu proses pengawasan.
"Hubungan antar peserta Pilkada 2024 Kulon Progo sendiri relatif kondusif, dan itu sangat membantu kami dalam menjalankan tugas pengawasan," ungkap Marwanto.
Evaluasi yang dilakukan KPU Kulon Progo ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Dengan melibatkan berbagai pihak dan melakukan evaluasi secara komprehensif, KPU Kulon Progo berkomitmen untuk terus memperbaiki proses demokrasi di daerahnya.
Dari hasil evaluasi ini, KPU Kulon Progo akan menyusun rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan Pilkada selanjutnya. Rekomendasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen logistik, peningkatan pengawasan, hingga penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan komitmen KPU Kulon Progo untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di masa depan.
