KPU Tetapkan Kembali Petugas PSU Pilkada di 24 Daerah, Tanpa Rekrutmen Ulang
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tidak merekrut ulang panitia Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada serentak di 24 daerah, melainkan hanya menetapkan kembali petugas yang sudah ada dengan catatan tidak ada masalah hukum.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memutuskan untuk tidak melakukan rekrutmen ulang panitia Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada serentak di 24 daerah. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama jajaran KPUD di ruang Sidang Utama KPU, Jakarta, Senin (3/3).
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa pihaknya hanya akan menetapkan kembali anggota KPU di daerah yang menggelar PSU. "Kami sudah memutuskan tidak akan melakukan seleksi ulang, hanya akan menetapkan kembali ke seluruh jajaran yang tidak ada masalah," kata Afifuddin. Hal ini menunjukkan komitmen KPU untuk efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan PSU.
Langkah ini diambil untuk memastikan proses PSU berjalan lancar dan efisien. KPU memprioritaskan penggunaan sumber daya manusia yang telah berpengalaman dan memahami proses pemungutan suara, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan dan kendala selama pelaksanaan PSU.
Penetapan Kembali Petugas dan Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW)
Afifuddin menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme yang akan diterapkan. Bagi anggota KPU yang terbukti bermasalah, akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW). "Bagi daerah atau jajaran yang bermasalah, maka kita akan melakukan review evaluasi, untuk kami usulkan penggantian, terutama di jajaran ad hoc. Jadi untuk SDM, jajaran kami sudah mengambil langkah seperti itu," ujarnya. Proses PAW ini akan memastikan integritas dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.
Selain itu, KPU juga telah memutuskan untuk tidak mengganti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, jika ada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau hasil evaluasi internal yang menunjukkan adanya pelanggaran atau masalah pada KPPS tertentu, maka akan diusulkan pergantian. "Kalau mereka punya masalah misalnya ketika PSU itu dilakukan di TPS 1 misalnya, tapi kemudian ada putusan di DKPP yang menyatakan memang TPS 1 ini orangnya bermasalah semua, atau secara internal kami melakukan evaluasi memang KPPS-nya punya masalah, maka kami akan mengusulkan untuk melakukan pergantian," jelas Afifuddin.
Hal ini menunjukkan bahwa KPU tetap mengedepankan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam proses PSU. Keputusan untuk tidak melakukan pergantian KPPS secara menyeluruh menunjukkan kepercayaan KPU terhadap kinerja KPPS yang telah terbukti handal dalam menjalankan tugasnya.
KPPS yang Bertugas Kembali
Afifuddin menegaskan bahwa KPPS yang sebelumnya bertugas di daerah yang akan menyelenggarakan PSU akan ditugaskan kembali, dengan catatan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. "Kalau tidak ada masalah, kami akan menetapkan kembali orang-orang yang kemarin bertugas sebagai KPPS untuk juga akan bertugas menjadi KPPS dalam PSU ke depan," pungkasnya. Ini merupakan langkah efisiensi dan sekaligus menunjukkan kepercayaan KPU terhadap kinerja KPPS yang telah terbukti.
Keputusan KPU untuk tidak melakukan rekrutmen ulang panitia PSU di 24 daerah ini diharapkan dapat mempercepat proses PSU dan meminimalisir potensi kendala. Dengan menetapkan kembali petugas yang telah berpengalaman, diharapkan proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang akurat dan kredibel. Mekanisme PAW yang disiapkan juga memastikan adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.
Langkah KPU ini menunjukkan komitmen untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah berjalan efektif dan efisien. Dengan tetap menggunakan petugas yang telah berpengalaman, diharapkan proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang kredibel.
Kesimpulan
Keputusan KPU untuk tidak merekrut ulang panitia PSU di 24 daerah merupakan langkah strategis yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Dengan tetap menggunakan petugas yang telah berpengalaman dan menerapkan mekanisme PAW untuk petugas yang bermasalah, diharapkan PSU Pilkada di 24 daerah dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang kredibel.
