KSO PTPN di Puncak Bogor: Asep Wahyuwijaya Desak Pembatalan Demi Hukum
Legislator NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendesak pembatalan seluruh KSO PTPN di Puncak, Bogor, karena dinilai melanggar aturan tata ruang dan berpotensi korupsi, serta mengancam lingkungan.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, dengan tegas mendesak pembatalan seluruh Kerja Sama Operasi (KSO) mitra PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di kawasan resapan air Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis lalu. Ia menilai KSO tersebut tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga menjadi penyebab utama bencana lingkungan di wilayah tersebut. Asep pun menyinggung dugaan praktik korupsi yang merugikan pekerja PTPN.
Asep menjelaskan bahwa perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022 telah membuka celah eksploitasi kawasan lindung. Perubahan ini, menurutnya, memungkinkan masuknya berbagai kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Salah satu contoh yang disoroti adalah perubahan status Gunung Mas yang kini dapat dijadikan kawasan permukiman.
"Saya menangkapnya seperti by design. Perda RTRW-nya diubah, BUMD-nya masuk menjalin KSO dengan PTPN, kemudian mereka bekerja sama dengan pihak yang ada kaitannya dengan Urbane Indonesia, bekas kantor konsultannya RK, Gubernur Jabar dulu, nyambung semuanya itu," ungkap Asep, wakil rakyat asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor).
Dugaan Pelanggaran Tata Ruang dan Korupsi
Asep Wahyuwijaya mengungkapkan keprihatinannya atas perubahan aliran sungai Ciliwung yang diluruskan demi kepentingan bisnis. Ia juga menyoroti pemberian fasilitas dan kemudahan izin di kawasan resapan air oleh pihak kabupaten. "Ketika pihak kabupaten pun memberikan fasilitas dan kemudahan izin di atas kawasan resapan mestinya PTPN sebagai prinsipal mestinya jangan sampai terbawa arus juga. Jadi, sikap saya jelas, batalkan seluruh KSO para mitra dengan PTPN di kawasan Puncak," tegasnya.
Lebih lanjut, Asep mengkritisi dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek KSO tersebut. Ia menerima laporan mengenai dugaan penggelapan dana dari berbagai KSO, sementara para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi. "Saya dapat informasi bahwa dari terbitnya KSO kemarin pun ada potensi korupsi juga di level elit PTPN Puncak kemarin. Menjadi ironi saat para pekerjanya termegap-megap kesulitan," kata Asep, menyampaikan aspirasi yang diterimanya dari berbagai pihak.
Ia menekankan perlunya tindakan nyata untuk mengatasi dampak buruk proyek-proyek tersebut, termasuk pemulihan fungsi resapan air melalui penghijauan masif. Asep menilai keberlanjutan lingkungan harus diprioritaskan untuk mencegah bencana yang lebih besar di masa depan. "Yang harus dilakukan oleh PTPN ke depan adalah bagaimana upaya penghijauan kembali dapat dilakukan secara masif. Mudah-mudahan duka tidak lagi ada di Bogor hingga Bekasi. Malu sekali kita," tuturnya.
Ancaman terhadap Lingkungan dan Kerugian Ekonomi
Pembangunan yang tidak terkendali di kawasan Puncak berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Kerusakan hutan dan perubahan aliran sungai dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut. Lebih jauh lagi, dugaan korupsi dalam proyek-proyek KSO tersebut merugikan negara dan juga berdampak negatif terhadap kesejahteraan para pekerja PTPN yang kesulitan ekonomi.
Perlu adanya investigasi menyeluruh untuk mengungkap dugaan korupsi dan memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif dan memastikan pembangunan berkelanjutan. Penting juga untuk mengedepankan prinsip-prinsip lingkungan hidup dalam setiap proyek pembangunan di kawasan Puncak.
Langkah-langkah konkret untuk pemulihan lingkungan, seperti penghijauan kembali dan penataan tata ruang yang lebih baik, perlu segera dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah bencana alam dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Penting juga untuk memastikan kesejahteraan para pekerja PTPN yang terdampak oleh proyek-proyek KSO tersebut.
Kesimpulan
Desakan pembatalan KSO PTPN di Puncak Bogor oleh Asep Wahyuwijaya menjadi sorotan penting. Permasalahan ini menyangkut pelanggaran tata ruang, dugaan korupsi, dan ancaman terhadap lingkungan. Tindakan tegas dan solusi komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat.
