KUR Maluku Triwulan I 2025 Turun Drastis, Pemprov Cari Solusi

Penyaluran KUR di Maluku pada triwulan pertama 2025 turun drastis hingga lebih dari 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mendorong Pemprov Maluku mencari solusi untuk meningkatkannya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melaporkan penurunan signifikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada triwulan pertama tahun 2025. Sebanyak 2.253 warga Maluku menerima KUR dengan total nilai Rp112 miliar, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Penurunan ini menjadi perhatian serius bagi Pemprov Maluku dan mendorong upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap program tersebut.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, Fitrah Ambon, mengungkapkan keprihatinannya atas penurunan tersebut. "Angka itu senilai dengan Rp112 miliar, dan ini jadi peringatan bagi kami," ujarnya dalam keterangan pers di Ambon, Kamis. Ia membandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana sebanyak 5.302 masyarakat mengakses KUR dengan total nilai Rp182 miliar. Penurunan lebih dari 50 persen ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi.

Penurunan akses KUR ini berdampak pada penyerapan dana KUR secara keseluruhan. Pemprov Maluku menargetkan peningkatan aksesibilitas KUR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. "Artinya terjadi penurunan hingga lebih dari 50 persen dari sisi pelaku usaha yang mengakses. Hal itu tentu berdampak pada nilai penyerapannya," jelas Fitrah Ambon. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerima KUR menjadi fokus utama Pemprov Maluku untuk mencapai target penyerapan dana KUR tahunan.

Strategi Pemprov Maluku Tingkatkan Akses KUR

Pemprov Maluku berencana meningkatkan jumlah penerima KUR melalui berbagai strategi. Salah satu fokus utama adalah mendorong inovasi dan kreativitas di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Maluku. "Itu jadi solusi yang tepat agar menjaga animo UMKM di Maluku. Karena kalau uang berputar di masyarakat, ekonomi akan semakin bagus. Sehingga kita bisa melampaui tahun lalu yang serapan totalnya ada pada angka Rp1,1 triliun," ungkap Fitrah Ambon. Program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan minat perbankan untuk menyalurkan KUR.

Selain itu, Pemprov Maluku juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha pemula untuk memanfaatkan KUR dengan perencanaan bisnis yang matang. "Ia pun mengimbau masyarakat dan pelaku usaha pemula untuk memanfaatkan KUR itu sendiri tentunya dengan inovasi dan kreatifitas yang terus dikembangkan serta perhitungan bisnis yang matang," tambah Fitrah Ambon. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan penerima KUR dapat memanfaatkan dana tersebut secara efektif dan meningkatkan usahanya.

Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran KUR juga menjadi bagian penting dari strategi Pemprov Maluku. Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dilakukan untuk memastikan penyaluran KUR merata di seluruh wilayah Maluku. "Untuk mengawal ini makanya kita tingkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan KUR ini tentunya dengan perhitungan yang matang agar pada akhir tahun nanti penyerapannya tidak turun," tegasnya.

Kolaborasi dengan DJPb dan Fokus pada Daerah dengan Penyerapan Terendah

Pemprov Maluku saat ini tengah berkolaborasi dengan DJPb dalam memantau penyaluran KUR di 11 kabupaten/kota di Maluku. Fokus utama kolaborasi ini adalah daerah dengan penyerapan KUR terendah. "Kita kolaborasi dengan DJPb Kementerian, Mereka langsung turun ke Kota Tual, karena serapan terendah tahun lalu itu Kota Tual. Sementara serapan tertinggi ada di Kota Ambon dan Maluku Tengah," jelas Fitrah Ambon. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi disparitas akses KUR di berbagai wilayah Maluku.

Dengan berbagai strategi yang diterapkan, Pemprov Maluku optimistis dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap KUR dan mencapai target penyerapan dana KUR tahunan. Peningkatan akses KUR diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, perbankan, dan DJPb menjadi kunci keberhasilan program ini.

Langkah-langkah konkrit yang akan diambil Pemprov Maluku ke depannya antara lain: memperluas sosialisasi program KUR, memberikan pelatihan manajemen keuangan dan pengembangan usaha bagi UMKM, serta mempermudah akses informasi dan persyaratan pengajuan KUR. Harapannya, dengan langkah-langkah tersebut, angka penyaluran KUR di Maluku dapat meningkat signifikan di tahun 2025.

Keberhasilan program KUR di Maluku sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Kerja sama yang erat antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan program ini berjalan efektif dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan perekonomian di Maluku.