Legislator Dorong Penguatan Hukum dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti pentingnya payung hukum dan tata kelola yang lebih baik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan akuntabel, serta menyerukan transparansi dan komunikasi publik yang efektif.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menekankan perlunya payung hukum yang kuat untuk menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Selasa, 4 Juli. Edy mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan presiden atau instruksi presiden sebagai dasar hukum yang jelas bagi program MBG.

Menurut Edy, payung hukum ini akan memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menjalankan program. Kejelasan regulasi akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaan MBG menjadi lebih terarah dan efektif.

Selain payung hukum, Edy juga menyoroti pentingnya tata kelola dan transparansi. Ia berpendapat bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program akan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan memastikan program MBG berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tepat sasaran.

Edy juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik yang efektif. Komunikasi yang baik, menurutnya, kunci agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat MBG. Pemerintah perlu memperbaiki strategi komunikasi agar informasi program dapat tersampaikan dengan jelas kepada semua lapisan masyarakat.

Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima manfaat MBG. Koordinasi antar instansi krusial untuk memastikan data akurat dan valid, mencegah penyaluran bantuan yang salah sasaran atau tidak tepat sasaran. Akurasi data penerima manfaat adalah kunci keberhasilan program.

Terkait rekrutmen pegawai, khususnya ASN dan PPPK, Edy menekankan perlunya proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Proses ini harus memastikan bahwa tenaga kerja yang direkrut memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program MBG dengan baik.

Edy berharap, dengan perbaikan-perbaikan yang diusulkan, program MBG dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tersebut meliputi payung hukum yang jelas, tata kelola yang transparan, komunikasi publik yang efektif, sinkronisasi data yang akurat, dan rekrutmen pegawai yang akuntabel. Semua elemen ini saling berkaitan dan penting untuk keberhasilan MBG.