Legislator Desak BGN Terapkan Ekosistem MBG yang Terstruktur dan Akuntabel

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BGN) membangun ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terstruktur dan akuntabel untuk mencegah masalah seperti keracunan makanan dan keterlambatan pemb

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti pentingnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BGN) membangun ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terstruktur dan akuntabel. Hal ini menyusul munculnya berbagai permasalahan, mulai dari kasus keracunan makanan hingga tunggakan pembayaran kepada mitra pelaksana program. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Kamis, 24 April 2024.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, BGN ditunjuk sebagai penanggung jawab utama program MBG. Target pembangunan untuk tahun 2025 adalah 5.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, BGN akan membangun 1.542 unit secara langsung, sementara sisanya akan dikerjasamakan dengan lembaga negara atau pihak ketiga. Proses ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi masalah yang lebih besar.

Edy Wuryanto menekankan perlunya pembentukan ekosistem SPPG yang solid sejak awal. "Di fase awal ini, prioritas BGN seharusnya adalah membentuk ekosistem SPPG yang solid. Seperti yang selama ini direncanakan, setiap SPPG ada struktur yang jelas seperti kepala unit, ahli gizi, dan pengelola keuangan," tegasnya. Ia khawatir pelibatan banyak pihak akan meningkatkan risiko ketidakteraturan pembayaran dan pengawasan higienitas makanan yang lemah.

Ekosistem MBG yang Solid dan Akuntabel

Edy Wuryanto mencontohkan kasus di Kalibata, Jakarta, di mana salah satu SPPG dilaporkan belum membayar mitranya. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan program. "Komisi IX DPR RI menolak penggunaan model katering. Proses memasak harus dilakukan langsung oleh SPPG agar pengawasan kualitas dan keamanan makanan bisa berjalan efektif," tegas Edy. Ia juga mendesak BGN untuk segera menerbitkan petunjuk teknis dan standar pelayanan minimal (SPM) untuk program MBG.

Ketiadaan juknis dan SPM dinilai sebagai salah satu penyebab ketidakteraturan di lapangan. "Juknis dan SPM harus dijadikan acuan bersama oleh seluruh SPPG, agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan. Ini juga penting untuk memastikan masyarakat dapat melakukan pengawasan secara mandiri," tambahnya. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.

Selain itu, manajemen dapur juga menjadi perhatian penting. Insiden keracunan makanan di beberapa wilayah menunjukkan bahwa standar keamanan pangan belum diterapkan secara menyeluruh. "BGN harus mengatur mekanisme pengawasan proses dapur, termasuk melibatkan BPOM, dinas kesehatan, dan para ahli gizi secara aktif," ujar Edy. Kerjasama antar lembaga ini dinilai krusial untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan.

Pentingnya Pengawasan dan Standarisasi

Edy Wuryanto menekankan bahwa MBG merupakan program besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan cermat dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada lagi kasus-kasus yang merugikan masyarakat, seperti keterlambatan pembayaran atau keracunan makanan. Program ini harus dijalankan dengan standar yang tinggi dan pengawasan yang ketat.

Penerbitan juknis dan SPM yang jelas dan komprehensif akan memberikan pedoman yang sama bagi seluruh SPPG. Hal ini akan meminimalisir perbedaan interpretasi dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, pengawasan dari masyarakat juga dapat berjalan efektif dan terarah.

Keberadaan struktur organisasi yang jelas di setiap SPPG, termasuk kepala unit, ahli gizi, dan pengelola keuangan, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program. Hal ini juga akan mempermudah pengawasan dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Secara keseluruhan, pembentukan ekosistem MBG yang terstruktur dan akuntabel merupakan kunci keberhasilan program ini. Dengan pengawasan yang ketat dan standar yang jelas, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.