Luhut Ancam Laporkan Pejabat yang Persulit Pengusaha ke Presiden Prabowo
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengancam akan melaporkan pejabat yang mempersulit pengusaha kepada Presiden Prabowo Subianto dan meminta mereka dipecat, guna mendukung komitmen Presiden untuk meningkatkan iklim usaha di Indon
Jakarta, 18 Februari 2025 - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa lalu, menyatakan akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto setiap pejabat yang terbukti mempersulit pengusaha di Indonesia. Lebih jauh, Luhut bahkan tak segan meminta pemecatan bagi pejabat tersebut.
"Saya katakan kepada Presiden, Pak jika anda tidak bisa menangani yang satu ini, pecat saja. Kenapa harus mempertahankan orang yang membuat masalah di pemerintahan?" tegas Luhut.
Komitmen Presiden Prabowo dan Peran Swasta
Luhut menekankan komitmen tinggi Presiden Prabowo dalam meningkatkan iklim usaha di Indonesia. Pemerintahan saat ini, menurutnya, sangat mengedepankan kemudahan berbisnis. Hal ini sejalan dengan peran krusial sektor swasta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Luhut menghimbau para pengusaha untuk aktif melaporkan setiap hambatan yang mereka hadapi akibat ulah oknum pejabat.
"Jangan ragu apabila anda mendapati pejabat pemerintah yang mempersulit," ujarnya, seraya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses bisnis di Indonesia.
Dukungan Luhut terhadap Visi Presiden
Langkah tegas Luhut ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik. Luhut melihat bahwa pemberantasan praktik-praktik yang menghambat pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mencapai visi tersebut. Dengan demikian, ancaman pelaporan ini bukan sekadar retorika, melainkan upaya konkrit untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.
Peringatan Presiden Prabowo terhadap Pejabat
Pernyataan Luhut ini selaras dengan peringatan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya. Dalam puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2), Presiden Prabowo memperingatkan para menteri dan kepala lembaga pemerintah agar bekerja dengan benar atau siap diganti. Presiden menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan benar, yang bekerja semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
"Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," tegas Presiden Prabowo kepada wartawan.
Prioritas Pemerintahan yang Bersih
Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan. Hal ini menjadi prioritas utama pemerintahannya untuk memastikan pembangunan nasional berjalan efektif dan berdampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, ancaman pergantian pejabat yang tidak bekerja dengan benar merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut.
"Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia," pungkas Presiden Prabowo.
Kesimpulan
Ancaman Luhut untuk melaporkan pejabat yang mempersulit pengusaha kepada Presiden Prabowo merupakan langkah signifikan dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan birokrasi yang rumit, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Komitmen Presiden Prabowo dan dukungan aktif dari pejabat seperti Luhut diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien, serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia.
