MA Sumbang Rp87 Triliun ke Negara dari Denda dan Uang Pengganti di 2024
Mahkamah Agung (MA) menyumbangkan Rp87 triliun ke negara dari denda dan uang pengganti terdakwa sepanjang 2024, serta menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan e-Court.

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara pada tahun 2024. Sebesar Rp87.252.033.728.063 (Rp87 triliun) berhasil dikumpulkan dari denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam berbagai perkara pidana, pidana khusus, dan pidana militer. Ketua MA, Sunarto, mengumumkan angka fantastis ini dalam Laporan Tahunan MA 2024 di Gedung MA, Jakarta, Rabu lalu. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan hukum dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara.
Selain denda dan uang pengganti, MA juga memberikan kontribusi berupa pajak senilai Rp15.140.928.659.410,20 (Rp15 triliun) dan US$85.926.370,31 yang dibayarkan kepada negara berdasarkan putusan peninjauan kembali perkara pajak. Tidak hanya itu, MA juga berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp75.143.960.113,00 (Rp75 miliar) pada tahun yang sama. Total kontribusi keuangan MA kepada negara di tahun 2024 mencapai angka yang sangat signifikan, menunjukkan peran penting lembaga peradilan dalam mendukung perekonomian nasional.
Lebih dari sekadar kontribusi finansial, MA juga menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan melalui program "green court". Penggunaan e-Court secara masif telah mengurangi penggunaan kertas secara signifikan. Inisiatif ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Peningkatan Penggunaan E-Court dan Dampaknya
Laporan Tahunan MA 2024 juga menyoroti peningkatan signifikan dalam penggunaan sistem e-Court. Tercatat sebanyak 410.754 perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di pengadilan tingkat pertama. Angka ini meningkat 30,84 persen dibandingkan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 410.738 perkara (99,99 persen) telah berhasil disidangkan secara e-Litigasi. Efisiensi dan transparansi menjadi kunci keberhasilan program ini.
Di tingkat banding, jumlah perkara yang didaftarkan melalui fitur elektronik mencapai 10.764. Dari jumlah tersebut, 10.166 perkara telah selesai diputus secara e-Litigasi. Hal ini menunjukkan komitmen MA dalam modernisasi sistem peradilan dan peningkatan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat.
Jumlah pengguna layanan e-Court per 31 Desember 2024 mencapai 984.814 pengguna terdaftar, yang terdiri dari advokat, perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil. Angka ini menunjukkan tingginya adopsi teknologi dalam sistem peradilan Indonesia.
Dampak Positif Program Green Court
Dengan asumsi beban perkara MA rata-rata per tahun mencapai 28.000, program "green court" berhasil mengurangi penggunaan kertas hingga 42 ton per tahun. Ketua MA menjelaskan bahwa untuk memproduksi satu ton kertas membutuhkan 17 pohon dan 13,5 liter air per lembar kertas. Dengan demikian, MA berkontribusi menyelamatkan 714 pohon dan 113.400.000 liter air setiap tahunnya. Inisiatif ini menunjukkan komitmen MA terhadap keberlanjutan lingkungan.
Program ini tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga efisiensi biaya operasional MA. Penggunaan sistem digital mengurangi biaya pencetakan dan distribusi dokumen fisik, sehingga memberikan dampak positif bagi keuangan negara.
Secara keseluruhan, laporan tahunan MA 2024 menunjukkan kinerja lembaga yang positif, baik dari segi kontribusi keuangan negara maupun upaya modernisasi dan pelestarian lingkungan. Peningkatan penggunaan teknologi dan komitmen terhadap transparansi dan efisiensi menjadi kunci keberhasilan MA dalam menjalankan tugasnya.