Mahasiswi Korban Pelecehan Oknum PN Sukabumi Tempuh Jalur Hukum
Mahasiswi UNP yang menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum pegawai PN Sukabumi, tetap melanjutkan jalur hukum meski pelaku telah meminta maaf dan dinonaktifkan.

Sukabumi, Jawa Barat, 28 Februari 2025 - Seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra (UNP) Sukabumi, berinisial VM, yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum pegawai honorer Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi, tetap melanjutkan proses hukum. Kejadian ini bermula pada 20 Februari 2025, saat VM magang di PN Sukabumi dan mengalami pelecehan seksual di ruang kesehatan PN Sukabumi. Meskipun pelaku telah meminta maaf dan dinonaktifkan dari pekerjaannya, VM tetap melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
VM menjelaskan kronologi kejadian. Ia pingsan di depan ruang sidang pada 20 Februari 2025. Saat terbangun dalam kondisi setengah sadar di ruang kesehatan, oknum pegawai tersebut mendekatinya dan melakukan pelecehan seksual. Akibat kejadian ini, VM mengalami trauma dan ketakutan. Ia hanya berani menceritakan kejadian tersebut kepada rekan-rekannya dan melaporkan kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNP Sukabumi.
"Meskipun terduga pelaku sudah minta maaf dan saya memaafkannya, tetapi jalur hukum tetap dilakukan dengan melaporkan oknum pegawai PN Sukabumi ke polisi sebagai konsekuensi atas perbuatannya," ujar VM di Sukabumi, Kamis. Ia menegaskan bahwa permintaan maaf dan penonaktifan pelaku dari pekerjaannya tidak cukup. VM berharap pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya.
Langkah Hukum dan Dukungan Kampus
Ketua Satgas PPKS Universitas Nusa Putra, Rida Ista Sitepu, menyatakan bahwa kampus mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh VM. Pihak kampus memberikan pendampingan kepada VM untuk membantu proses penyembuhan trauma dan mendorongnya untuk kembali beraktivitas secara normal. Lebih lanjut, UNP berkomitmen untuk mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tujuannya adalah agar VM mendapatkan keadilan dan pelaku dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku.
Satgas PPKS UNP memperlihatkan komitmen yang kuat dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dukungan dan pendampingan yang diberikan kepada VM merupakan bentuk nyata kepedulian kampus terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Pihak Universitas Nusa Putra juga menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini. Dengan mengawal proses hukum hingga tuntas, kampus menunjukkan komitmennya untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi institusi lain dalam menangani kasus kekerasan seksual.
Kronologi Kejadian dan Dampaknya
VM memulai magang di PN Sukabumi pada 5 Februari 2025. Pelecehan seksual terjadi pada 20 Februari 2025, saat ia dalam kondisi tidak sadarkan diri di ruang kesehatan PN Sukabumi. Kejadian ini menimbulkan trauma mendalam bagi VM, yang membuatnya ketakutan dan membutuhkan dukungan psikologis. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya keamanan dan perlindungan bagi mahasiswa yang sedang menjalani magang.
Pengalaman traumatis yang dialami VM menjadi sorotan penting tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Kasus ini juga menunjukkan perlunya mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang efektif dan responsif di berbagai instansi, termasuk di lingkungan perguruan tinggi dan tempat kerja.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan seksual. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung korban untuk berani melapor dan mendapatkan keadilan. Selain itu, perlu adanya upaya pencegahan kekerasan seksual secara komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Langkah hukum yang diambil VM merupakan langkah berani dan patut diapresiasi. Dukungan dari kampus dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan keadilan bagi VM dan menjadi contoh bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. Semoga kasus ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan seksual di Indonesia.