Mahasiswi UNP Diduga Dilecehkan Oknum PN Sukabumi, Kampus Kecam dan Apresiasi Langkah Tegas Pengadilan
Seorang mahasiswi UNP Sukabumi diduga menjadi korban pelecehan seksual oknum pegawai PN Sukabumi; kampus mengecam namun mengapresiasi langkah cepat pengadilan dalam mengusut kasus tersebut.
Seorang mahasiswi Universitas Nusa Putra (UNP) Sukabumi diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum pegawai Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi. Peristiwa yang terjadi di ruang kesehatan PN Sukabumi pada Kamis, 20 Februari 2024 ini telah menimbulkan kecaman dan menjadi sorotan publik. Kejadian ini terungkap setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNP pada Senin, 24 Februari 2024.
Ketua Satgas PPKS UNP Sukabumi, Rida Ista Sitepu, menyatakan bahwa UNP mengecam keras tindakan oknum tersebut. "Kami mengecam perbuatan oknum PN Sukabumi yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak didik kami, namun kami tidak mengecam lembaga PN Sukabumi," tegas Rida. Pihak UNP mengapresiasi langkah cepat PN Sukabumi dalam menangani kasus ini, termasuk penonaktifan oknum pegawai honorer yang diduga sebagai pelaku.
Kronologi kejadian bermula saat korban, mahasiswi jurusan hukum yang sedang magang di PN Sukabumi, pingsan di depan ruang sidang. Ia kemudian dibawa ke ruang kesehatan oleh pegawai PN Sukabumi, di mana hanya ada korban dan terduga pelaku. Dalam kondisi setengah sadar, korban diduga dilecehkan secara seksual oleh oknum pegawai tersebut. Setelah sadar, korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kampus.
Kronologi Kejadian dan Tindakan PN Sukabumi
Setelah menerima laporan dari korban, UNP segera berkoordinasi dengan PN Sukabumi. Pihak PN Sukabumi merespon dengan cepat dan kooperatif. Pimpinan PN Sukabumi bahkan langsung mengunjungi kampus untuk bertemu dengan korban dan memastikan kasus ini akan ditindaklanjuti secara serius. Juru Bicara PN Sukabumi, Christoffel Harianja, menegaskan bahwa lembaganya tidak mentolerir tindakan pelecehan seksual dan telah mengambil langkah-langkah tegas.
Langkah-langkah yang diambil PN Sukabumi antara lain memanggil pelaku dan korban untuk dimintai keterangan. Pihak PN Sukabumi juga memberikan klarifikasi terkait kasus ini yang sempat viral di media sosial, meluruskan informasi awal yang menyebutkan kekerasan seksual menjadi pelecehan seksual. Sebagai tindakan tegas, terduga pelaku telah dinonaktifkan dari seluruh tugasnya sebagai pegawai honorer.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terduga pelaku melakukan tindakan asusila dengan menggerayangi tubuh dan bagian sensitif korban saat korban dalam kondisi setengah sadar. Setelah menyadari korban sadar, pelaku meminta maaf dan meminta korban untuk tidak memperpanjang kasus ini.
Dukungan Kampus dan Langkah Hukum
UNP memberikan pendampingan dan dukungan penuh kepada korban. Pihak kampus memastikan agar korban mendapatkan perlindungan dan akses terhadap bantuan hukum yang dibutuhkan. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kampus dan tempat kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan yang efektif dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Langkah cepat dan tegas dari PN Sukabumi dalam menindaklanjuti kasus ini patut diapresiasi, namun tetap perlu adanya pengawasan dan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Saat ini, kasus dugaan pelecehan seksual ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Semoga kasus ini dapat diproses secara hukum dan keadilan dapat ditegakkan bagi korban.
Peristiwa ini juga menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih peduli dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Pentingnya edukasi dan pencegahan kekerasan seksual perlu terus digalakkan agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang.
Kesimpulan
Dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi UNP oleh oknum PN Sukabumi menjadi sorotan dan mendapat penanganan serius dari pihak kampus dan pengadilan. Kejadian ini menekankan pentingnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku.
