Maluku Utara Berkomitmen Wujudkan Pendidikan SMA/SMK/SLB Negeri Gratis Mulai Mei 2025
Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan program pendidikan gratis untuk SMA, SMK, dan SLB negeri akan dimulai Mei 2025 dengan total anggaran yang mencakup sekitar 63 ribu siswa.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) akan menerapkan program pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri di seluruh Maluku Utara mulai Mei 2025. Program ini merupakan salah satu janji kampanye Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Wakil Gubernur, Sarbin Sehe, yang telah dikonfirmasi langsung dalam pidato perdana Gubernur di Rapat Paripurna DPRD Malut.
Pelaksana tugas Kepala Dikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah, memastikan kesiapannya untuk menindaklanjuti program ini. Ia menjelaskan bahwa skema pendanaan akan mengandalkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dukungan fiskal dari Pemprov Malut. Pemprov Malut akan menanggung biaya iuran komite sekolah yang sebelumnya bervariasi antara Rp150.000 hingga Rp200.000 per siswa, dengan total siswa yang ditargetkan mencapai sekitar 63.000 orang.
Abubakar Abdullah menambahkan bahwa pendidikan gratis ini tidak hanya membebaskan siswa dari biaya, tetapi juga harus menjamin mutu pendidikan yang berkualitas. "Semua skema sudah siap. Kami akan segera memaparkan kepada Gubernur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar program ini bisa berjalan dengan lancar sesuai target," ujarnya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Maluku Utara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program Pendidikan Gratis: Langkah Nyata Pemprov Malut
Program pendidikan gratis ini merupakan bagian dari realisasi program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Gubernur Sherly Tjoanda menegaskan komitmennya untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Dalam forum Rapat Paripurna DPRD Malut, beliau langsung mengonfirmasi kesiapan Plt Kepala Dikbud Malut untuk menjalankan program ini.
Program ini akan dimulai dari sekolah negeri di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara. Langkah awal yang akan dilakukan adalah penghapusan iuran komite sekolah yang selama ini dibebankan kepada siswa. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para orang tua siswa.
Meskipun demikian, Gubernur Sherly Tjoanda juga menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal pada tahun 2025 mengharuskan program ini difokuskan pada sekolah negeri terlebih dahulu. Sekolah swasta akan menyusul mendapatkan bantuan serupa pada tahun anggaran 2026.
Pendanaan dan Implementasi Program
Pemprov Maluku Utara akan menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dukungan fiskal daerah untuk membiayai program pendidikan gratis ini. Besarnya anggaran yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan jumlah siswa yang terdaftar di SMA, SMK, dan SLB negeri di seluruh Maluku Utara. Proses pencairan dana dan mekanisme penyalurannya akan diatur secara transparan dan akuntabel.
Dikbud Maluku Utara akan berperan penting dalam mengawasi implementasi program ini. Mereka akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, Dikbud juga akan memantau agar program ini berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara Pemprov Malut, Dikbud, sekolah, dan pihak terkait lainnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dengan adanya program pendidikan gratis ini, diharapkan akan semakin banyak anak-anak di Maluku Utara yang dapat mengakses pendidikan berkualitas, tanpa terbebani oleh biaya sekolah. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Maluku Utara di masa depan.
Tantangan ke depan: Meskipun program ini merupakan langkah maju yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun biaya sekolah gratis. Pemprov Malut perlu memastikan bahwa guru-guru terlatih dan fasilitas sekolah memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif.
