Maxim Indonesia: Regulasi Adaptif Kunci Penguatan Status Mitra Pengemudi Ojol
Maxim Indonesia mendorong regulasi yang adaptif untuk mendukung penguatan status kemitraan pengemudi ojol, menekankan fleksibilitas dan kesejahteraan, alih-alih menjadikan mereka pekerja tetap.

Jakarta, 30 April 2024 - Perusahaan layanan transportasi online Maxim Indonesia menyoroti perlunya regulasi yang adaptif untuk memperkuat status kemitraan para pengemudi ojek online (ojol). Hal ini disampaikan menanggapi usulan pemerintah untuk mengklasifikasikan pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM atau pekerja tetap perusahaan aplikasi. Pernyataan ini disampaikan menyusul berbagai perdebatan mengenai status dan kesejahteraan pengemudi ojol di Indonesia.
Yuan Ifdal Khoir, PR Specialist Maxim Indonesia, menjelaskan dalam keterangan tertulis bahwa pendekatan kemitraan dengan dukungan regulasi yang progresif dan berpihak pada kesejahteraan pengemudi merupakan solusi paling relevan. Menurutnya, model ini menjaga fleksibilitas, akses pendapatan, dan kemandirian pengemudi, sekaligus memungkinkan perlindungan sosial dan pembinaan yang lebih terstruktur, termasuk integrasi ke dalam skema UMKM.
Maxim Indonesia menilai model kemitraan dan klasifikasi UMKM lebih selaras dengan struktur ekonomi digital Indonesia saat ini. Dengan skema ini, pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi para mitra pengemudi, meringankan beban aplikator dalam meningkatkan kesejahteraan mitra tanpa membebani sepenuhnya perusahaan aplikasi.
Dukungan Regulasi untuk Kemitraan yang Berkelanjutan
Yuan menjelaskan bahwa meskipun skema ketenagakerjaan formal menawarkan perlindungan yang kuat, pendekatan tersebut berisiko mengurangi fleksibilitas pengemudi, mengancam keberlanjutan operasional platform, dan membatasi penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Oleh karena itu, Maxim Indonesia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam merumuskan kebijakan.
Lebih lanjut, Maxim Indonesia mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap ekosistem transportasi online dan upaya untuk memperkuat posisi para mitra pengemudi. Mereka menekankan pentingnya dialog inklusif antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan pengemudi untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pengemudi, memperhatikan keberlanjutan ekosistem, dan mendukung inovasi di sektor ini.
Perusahaan menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi aktif dalam dialog tersebut. “Kami sangat mendukung proses dialog yang inklusif antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan mitra pengemudi,” ujar Yuan. “Ini agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan, berpihak pada kesejahteraan pengemudi, namun juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem serta ruang inovasi sektor ini ke depan,” imbuhnya.
Pentingnya Fleksibilitas dan Kesejahteraan Pengemudi
Maxim Indonesia melihat pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan dan fleksibilitas bagi pengemudi ojol. Mereka berpendapat bahwa model kemitraan, dengan dukungan regulasi yang tepat, dapat memberikan solusi yang lebih optimal dibandingkan dengan menjadikan semua pengemudi sebagai pekerja tetap. Hal ini memungkinkan pengemudi untuk memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja dan pendapatan mereka.
Dengan demikian, Maxim Indonesia menekankan perlunya regulasi yang adaptif dan progresif untuk mendukung model kemitraan ini. Regulasi tersebut harus mampu memberikan perlindungan sosial dan pembinaan bagi pengemudi ojol tanpa mengorbankan fleksibilitas dan kemandirian mereka. Perusahaan berharap pemerintah dapat mempertimbangkan usulan ini dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk sektor transportasi online di Indonesia.
Perusahaan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi dalam menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Hanya dengan pendekatan yang kolaboratif dan inklusif, solusi yang optimal dapat ditemukan untuk memastikan kesejahteraan pengemudi ojol tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor transportasi online.
Kesimpulannya, Maxim Indonesia mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan terkait status pengemudi ojol. Perusahaan menekankan pentingnya regulasi yang adaptif dan berpihak pada kesejahteraan pengemudi, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.