Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Respons Cepat Pemerintah Atasi Aspirasi Ojol Jelang Demo Besar
Respons Cepat Pemerintah Atasi Aspirasi Ojol Jelang Demo Besar

Pemerintah merespons cepat aspirasi pengemudi ojek online (ojol) dengan dialog bersama Kemenhub sebelum aksi demonstrasi terkait tuntutan transparansi dan kesejahteraan.

UMKM: Jalan Tengah untuk Kesejahteraan Pengemudi Ojol?
UMKM: Jalan Tengah untuk Kesejahteraan Pengemudi Ojol?

Ekonom menyoroti usulan pemerintah agar pengemudi ojol masuk kategori UMKM sebagai solusi menyeimbangkan fleksibilitas kerja dan akses manfaat.

KSPSI Dorong Peningkatan Posisi Tawar Pengemudi Ojol: Regulasi yang Adil dan Fleksibel Diperlukan
KSPSI Dorong Peningkatan Posisi Tawar Pengemudi Ojol: Regulasi yang Adil dan Fleksibel Diperlukan

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendesak peningkatan posisi tawar pengemudi ojek online melalui regulasi yang melindungi hak-hak mereka, baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja lepas.

DPRD Medan Dukung Pemerintah Tetapkan Ojol sebagai Pekerja
DPRD Medan Dukung Pemerintah Tetapkan Ojol sebagai Pekerja

Anggota DPRD Kota Medan, Kasman Marasakti Lubis, mendukung rencana pemerintah yang akan menetapkan pengemudi ojek online sebagai pekerja demi kesejahteraan mereka.

Status Hukum Pengemudi Ojol di Indonesia: Pemerintah Pastikan Jaminan Hak dan Kesejahteraan
Status Hukum Pengemudi Ojol di Indonesia: Pemerintah Pastikan Jaminan Hak dan Kesejahteraan

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kepastian hukum bagi pengemudi ojek online (ojol) untuk menjamin hak dan kesejahteraan mereka, sejalan dengan visi menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Menaker Koordinasikan Pemberian THR untuk Pengemudi Ojol
Menaker Koordinasikan Pemberian THR untuk Pengemudi Ojol

Menaker Yassierli telah melakukan koordinasi lintas kementerian terkait tuntutan pemberian THR bagi pengemudi ojek daring, dengan menekankan pentingnya harmonisasi hubungan antara platform dan pengemudi.

Pengemudi Ojol Demo Tuntut THR: Hak Pekerja atau Bukan?
Pengemudi Ojol Demo Tuntut THR: Hak Pekerja atau Bukan?

Serikat pengemudi ojek daring menggelar aksi di Kemnaker, menuntut hak THR dan perlindungan kesejahteraan, menganggap UU No. 13 Tahun 2003 melindungi mereka sebagai pekerja.

Wamenaker Pertanyakan Status Kemitraan Ojol dan Aplikator:  Butuh Payung Hukum yang Jelas
Wamenaker Pertanyakan Status Kemitraan Ojol dan Aplikator: Butuh Payung Hukum yang Jelas

Wakil Menteri Ketenagakerjaan menyoroti ketidakseimbangan kemitraan antara pengemudi ojek online dan aplikator, mendorong perlunya payung hukum yang melindungi kesejahteraan jutaan driver ojol di Indonesia.

Kemnaker Pastikan Perlindungan THR untuk Pekerja Ojol dan Online
Kemnaker Pastikan Perlindungan THR untuk Pekerja Ojol dan Online

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk melindungi hak pekerja online, termasuk ojek daring (ojol), terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), dengan mendengarkan aspirasi pekerja dan perusahaan aplikasi.