DPRD Medan Dukung Pemerintah Tetapkan Ojol sebagai Pekerja
Anggota DPRD Kota Medan, Kasman Marasakti Lubis, mendukung rencana pemerintah yang akan menetapkan pengemudi ojek online sebagai pekerja demi kesejahteraan mereka.
Anggota DPRD Kota Medan, Kasman Marasakti Lubis, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menetapkan pengemudi ojek daring (ojol) dan angkutan online sebagai pekerja di perusahaan aplikator. Hal ini diungkapkan beliau di Medan, Rabu, 19 Februari 2024. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan para pengemudi ojol, khususnya di Kota Medan. Kasman menekankan pentingnya perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi para pekerja sektor ini.
Menurut Kasman, penetapan status pekerja bagi para pengemudi ojol akan memberikan jaminan atas hak-hak mereka sebagai pekerja, termasuk penggajian, tunjangan, dan perlindungan lainnya. Ia juga menyoroti pentingnya kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antara pengemudi ojol dengan perusahaan aplikator. Legislator ini menegaskan bahwa para pengemudi ojol merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang berhak atas kesejahteraan sesuai amanat undang-undang.
Kasman menambahkan bahwa banyak permasalahan yang dihadapi para pengemudi ojol terkait sistem kemitraan yang dinilai merugikan. Sistem ini seringkali dianggap tidak adil dalam hal pembagian penghasilan dan kurangnya perlindungan bagi para pengemudi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan kepada perusahaan aplikator agar tercipta keadilan dan keseimbangan bagi semua pihak yang terlibat. Ia berharap dengan adanya regulasi yang jelas, kesejahteraan para pengemudi ojol dapat terjamin.
Dukungan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Ojol
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, juga turut menyoroti status kemitraan antara pengemudi ojol dengan perusahaan aplikator. Beliau menekankan pentingnya definisi kemitraan yang sejajar dan tidak merugikan salah satu pihak. Menurut Ebenezer, kemitraan yang diterapkan saat ini seringkali menguntungkan perusahaan aplikator, dengan penetapan tarif murah dan pemotongan penghasilan mitra secara sepihak.
Ebenezer menjelaskan bahwa definisi kemitraan yang digunakan oleh aplikator seringkali salah kaprah. Kemitraan seharusnya bersifat setara, bukan eksploitatif. Tindakan seperti pemotongan tarif bersih dan penangguhan akun secara sewenang-wenang menunjukkan ketidakseimbangan dalam kemitraan tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk membangun regulasi yang memperkuat posisi hukum para pekerja angkutan daring.
Kemnaker saat ini tengah fokus dalam merumuskan dan mengkaji regulasi terkait legal standing para pekerja angkutan daring. Tujuannya adalah untuk menetapkan status mereka sebagai pekerja, bukan mitra, demi memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan memastikan kesejahteraan mereka. Hal ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak pekerja di sektor ekonomi digital.
Pemerintah menyadari pentingnya perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk legislatif, diharapkan regulasi yang adil dan berpihak pada kesejahteraan para pengemudi ojol dapat segera terwujud. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pekerja di sektor transportasi online.
Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Ojol
Permasalahan yang dihadapi pengemudi ojol, seperti sistem penggajian, tunjangan, dan hak-hak lainnya, menjadi sorotan utama dalam upaya penetapan status pekerja ini. Pemerintah berupaya untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, sehingga para pengemudi ojol mendapatkan hak-haknya secara layak.
Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan perusahaan aplikator dapat bertanggung jawab atas kesejahteraan para pengemudi ojol. Hal ini akan mencegah praktik-praktik yang merugikan pengemudi, seperti pemotongan tarif sepihak dan penangguhan akun tanpa alasan yang jelas.
Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya dalam melindungi hak-hak pekerja, termasuk pengemudi ojol. Dukungan dari berbagai pihak, baik legislatif maupun masyarakat, sangat penting dalam mewujudkan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para pekerja di sektor ekonomi digital.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para pengemudi ojek online di Indonesia. Dengan adanya payung hukum yang kuat, para pengemudi ojol akan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan dan dapat bekerja dengan lebih tenang dan sejahtera.
