Maxim Indonesia menyambut positif usulan pemerintah untuk memasukkan mitra pengemudi ojol ke dalam kategori UMKM, berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan akses pembiayaan bagi para mitra.

Pakar ekonomi digital meminta pemerintah berhati-hati dalam mengatur komisi pengemudi ojol, agar keseimbangan antara aplikator, pengemudi, dan konsumen terjaga.

Menteri Maman mengusulkan kategorisasi ojek online sebagai UMKM untuk memberikan payung hukum dan akses pembiayaan bagi para pengemudi, sekaligus menghindari potensi pengangguran massal jika masuk skema pekerja formal.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan mengevaluasi pemberian bonus hari raya (BHR) untuk mitra pengemudi ojol, menyoroti nominal yang rendah dan kriteria yang kurang jelas.

Kementerian Ketenagakerjaan akan memanggil perusahaan aplikasi ojek online karena bonus hari raya (BHR) yang diterima sebagian driver hanya Rp50.000.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) berang dan akan memanggil perusahaan aplikasi ojek online karena sebagian pengemudi hanya menerima bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp50 ribu.

Para pengemudi ojek online (ojol) membagikan pengalaman berkesan mereka merayakan Lebaran bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, termasuk menerima bonus Hari Raya yang pertama kali mereka terima.

Menteri Ketenagakerjaan akan mengklarifikasi perusahaan aplikator ojek online terkait laporan Bantuan Hari Raya (BHR) yang diterima sebagian pengemudi hanya Rp50 ribu, jauh di bawah besaran yang dijanjikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan perbedaan bonus hari raya (BHR) dan THR, serta mengimbau perusahaan angkutan online memberikan bonus signifikan kepada pengemudi dan kurir.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendesak peningkatan posisi tawar pengemudi ojek online melalui regulasi yang melindungi hak-hak mereka, baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja lepas.

Menaker Yassierli telah melakukan koordinasi lintas kementerian terkait tuntutan pemberian THR bagi pengemudi ojek daring, dengan menekankan pentingnya harmonisasi hubungan antara platform dan pengemudi.

Serikat pengemudi ojek daring menggelar aksi di Kemnaker, menuntut hak THR dan perlindungan kesejahteraan, menganggap UU No. 13 Tahun 2003 melindungi mereka sebagai pekerja.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan menyatakan tuntutan THR untuk pengemudi ojek online (ojol) adalah wajar dan logis, sesuai UU Ketenagakerjaan dan praktik internasional, serta menekankan pentingnya perlindungan pekerja aplikasi.