Kemnaker Akan Klarifikasi Aplikator Ojol Terkait Bantuan Hari Raya Rp50 Ribu
Menteri Ketenagakerjaan akan mengklarifikasi perusahaan aplikator ojek online terkait laporan Bantuan Hari Raya (BHR) yang diterima sebagian pengemudi hanya Rp50 ribu, jauh di bawah besaran yang dijanjikan.
Jakarta, 27 Maret 2024 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan akan segera meminta klarifikasi kepada manajemen perusahaan aplikator ojek online (ojol) terkait laporan rendahnya besaran Bantuan Hari Raya (BHR) yang diterima sebagian pengemudi. Laporan menyebutkan, sejumlah pengemudi ojol hanya menerima BHR sebesar Rp50 ribu.
Pernyataan ini disampaikan Menaker Ida Fauziyah dalam wawancara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3). Ia menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan, BHR diberikan kepada pengemudi yang dikategorikan berkinerja baik dan produktif, dengan besaran yang bervariasi. Namun, permasalahan muncul terkait mekanisme penentuan kategori pengemudi dan besaran BHR yang diterima.
Menaker menekankan pentingnya klarifikasi untuk memahami bagaimana perusahaan aplikator mengkategorikan pengemudi yang tidak masuk kriteria utama penerima BHR dan menentukan besaran bantuan yang diberikan kepada mereka. "Besarannya bervariasi, ada yang Rp900 ribu atau jumlah lainnya. Namun, tantangannya adalah bagaimana perusahaan aplikator mengkategorikan pengemudi di luar kriteria tersebut, dan besaran berapa itu yang perlu klarifikasi ke mereka," jelas Menaker Ida Fauziyah.
Klarifikasi dan Pertemuan dengan Aplikator Ojol
Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan rencana untuk segera melakukan pertemuan dengan pihak aplikator ojek online guna membahas permasalahan ini. Meskipun demikian, beliau belum dapat memastikan tanggal pasti pertemuan tersebut. "Hopefully (sebelum lebaran), saya enggak bisa janji karena ini juga sifatnya imbauan kepada mereka," ujarnya.
Meskipun demikian, Menaker Ida Fauziyah tetap menilai inisiatif pemberian BHR untuk para pengemudi ojol sebagai langkah positif, mengingat ini merupakan kali pertama dilakukan. Beliau juga meminta pengertian dari semua pihak, mengingat keterbatasan waktu persiapan dalam penyelenggaraan program ini.
Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, melaporkan adanya sekitar 800 pengemudi ojol di seluruh Indonesia yang tidak menerima BHR sesuai harapan. Sekitar 80 persen dari mereka dilaporkan hanya menerima Rp50 ribu.
SPAI telah mengajukan pengaduan terkait besaran BHR yang tidak sesuai kepada Kementerian Ketenagakerjaan. SPAI menduga adanya pelanggaran terhadap instruksi Presiden dan surat edaran Kemnaker. Lily Pujiati berharap Kemnaker dapat memanggil para aplikator agar pengemudi ojol dapat memperoleh haknya sepenuhnya. "Mungkin memanggil untuk memberikan sanksi, memanggil mereka untuk memberikan benar-benar yang sudah diarahkan oleh Presiden (pemberian BHR)," kata Lily.
Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Bantuan Hari Raya
Bantuan Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online merupakan program yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada para pekerja sektor informal ini, terutama menjelang hari raya besar keagamaan. Program ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi para pengemudi ojol dan keluarganya.
Namun, pelaksanaan program ini ternyata menemui kendala, terutama terkait transparansi dan keadilan dalam penyaluran bantuan. Laporan mengenai disparitas yang signifikan dalam besaran BHR yang diterima para pengemudi menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penentuan dan kriteria penerima bantuan.
Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan program BHR berjalan dengan adil dan transparan. Klarifikasi kepada perusahaan aplikator menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ke depan, diharapkan adanya mekanisme yang lebih jelas dan transparan dalam penentuan kriteria penerima BHR dan besaran bantuan yang diberikan, sehingga kejadian serupa dapat dihindari pada tahun-tahun mendatang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan keadilan bagi seluruh pengemudi ojek online.
