May Day 2025: Prabowo Hadir, Isu Buruh Hingga Potensi Ekspor RI Tembus Rp28 Triliun
Presiden Prabowo akan hadir di May Day 2025, isu buruh hingga potensi peningkatan ekspor RI hingga Rp28,6 triliun akibat perang tarif AS menjadi sorotan utama.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri May Day 2025 di Jakarta pada tanggal 1 Mei mendatang. Berbagai isu ekonomi penting juga menjadi sorotan, termasuk potensi peningkatan ekspor Indonesia hingga 1,7 miliar dolar AS (sekitar Rp28,6 triliun) akibat perang tarif yang dipicu kebijakan Amerika Serikat. Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) segera bertemu dengan Huayou untuk membahas proyek ekosistem baterai kendaraan listrik.
Perayaan May Day 2025 di Lapangan Monas akan mengangkat enam isu krusial terkait buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan isu-isu tersebut meliputi penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK, upah layak, perlindungan buruh, dan revisi RUU Ketenagakerjaan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap tuntutan para buruh.
Potensi peningkatan ekspor Indonesia menjadi sorotan lain. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspornya hingga 1,7 miliar dolar AS jika mampu memanfaatkan dampak perang tarif AS. Sektor alas kaki berbasis tekstil dan karet dinilai memiliki potensi yang sangat besar dalam peningkatan ekspor ini.
May Day 2025: Enam Isu Penting Buruh
May Day 2025 akan menjadi momentum penting bagi para buruh di Indonesia untuk menyuarakan tuntutan mereka. Keenam isu yang diangkat tersebut mencerminkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja, mulai dari sistem outsourcing yang dinilai merugikan hingga perlunya perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja.
Said Iqbal menekankan pentingnya penghapusan sistem outsourcing untuk menciptakan keadilan dan kepastian kerja bagi para pekerja. Pembentukan Satgas PHK juga dianggap perlu untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang lebih efektif terhadap kasus-kasus PHK. Selain itu, tuntutan upah layak dan revisi RUU Ketenagakerjaan juga menjadi poin penting dalam perayaan May Day tahun ini.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memberikan dukungan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para buruh. Perhatian pemerintah terhadap isu-isu ketenagakerjaan sangat penting untuk menciptakan iklim kerja yang lebih baik dan berkeadilan.
Potensi Peningkatan Ekspor Akibat Perang Tarif AS
Perang tarif yang dipicu oleh kebijakan Amerika Serikat memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspornya. Kadin Indonesia telah mengidentifikasi beberapa sektor yang memiliki potensi besar, salah satunya adalah sektor alas kaki.
Wakil Ketua Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro, menyatakan bahwa sektor alas kaki berbasis tekstil dan karet memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan ekspor. Hal ini menunjukkan peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan situasi global dan meningkatkan daya saing produk-produk ekspornya.
Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mendukung sektor-sektor yang memiliki potensi besar tersebut. Dukungan berupa kebijakan yang tepat, akses pembiayaan, dan peningkatan kualitas produk akan sangat penting untuk merealisasikan potensi peningkatan ekspor tersebut.
Negosiasi Tarif Resiprokal Indonesia-AS dan Tambahan Kuota FLPP
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa negosiasi teknis soal tarif resiprokal dengan Amerika Serikat akan dimulai dalam dua pekan ke depan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menghitung anggaran tambahan untuk kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diajukan menjadi 350 ribu unit.
Negosiasi tarif resiprokal dengan AS diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sementara itu, penambahan kuota FLPP akan memberikan akses pembiayaan perumahan yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, termasuk program perumahan. Penambahan kuota FLPP merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi MBR.
BKPM Segera Bertemu Huayou Terkait Proyek Baterai Kendaraan Listrik
Setelah LG membatalkan investasi, BKPM segera melakukan pertemuan dengan Huayou, perusahaan asal China, untuk membahas proyek ekosistem baterai kendaraan listrik. Pertemuan ini diharapkan dapat mematangkan rencana proyek dan memastikan kelanjutannya.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, menyatakan bahwa pertemuan dengan Huayou akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong investasi di sektor kendaraan listrik.
Proyek ekosistem baterai kendaraan listrik merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk mengembangkan industri kendaraan listrik di Indonesia. Investasi di sektor ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berbagai perkembangan ekonomi ini menunjukkan dinamika perekonomian Indonesia yang terus bergerak. Baik isu ketenagakerjaan, potensi ekspor, hingga investasi di sektor strategis terus menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
