Menkeu Beri Saran Pembaruan Kerangka Kerja Kemitraan Indonesia-Bank Dunia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan saran kepada Bank Dunia terkait pembaruan kerangka kerja kemitraan, menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika global dan fokus pada inklusivitas serta partisipasi untuk pembangunan Indonesia.
Sri Mulyani Beri Masukan untuk Kerangka Kerja Kemitraan Indonesia-Bank Dunia
Kamis lalu di Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, memberikan beberapa saran penting kepada Manuela V. Ferro, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, terkait pembaruan Indonesia Country Partnership Framework (CPF). CPF sendiri merupakan instrumen kunci yang menyelaraskan visi pembangunan antara Bank Dunia dan negara-negara anggotanya. Menkeu menekankan pentingnya kerangka kerja ini untuk Indonesia.
Dalam akun Instagram resminya (@smindrawati), Sri Mulyani menyampaikan harapan agar CPF yang baru mampu merespons dinamika geopolitik dan situasi politik domestik terkini. Ia juga menyoroti perlunya CPF untuk memperhatikan aspek sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Desain CPF yang baru harus dirancang agar memberikan dampak positif dan konstruktif bagi Indonesia.
Lebih lanjut, Menkeu juga menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dan partisipasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Indonesia, sebagai negara demokrasi besar, harus terus maju selaras dengan asas-asas tersebut. Pembahasan juga mencakup isu ekonomi terkini Indonesia dan dinamika ekonomi global.
Tantangan Ekonomi Global dan Ketahanan Ekonomi Indonesia
Secara terpisah, Sri Mulyani menyoroti kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan. Berbagai risiko global muncul, terutama dari sektor keuangan. Kenaikan suku bunga acuan secara global dalam dua tahun terakhir sebagai respons terhadap inflasi tinggi telah menekan nilai tukar banyak mata uang terhadap dolar AS. Ketidakstabilan geopolitik juga memperumit situasi, mempengaruhi kebijakan ekonomi global dan perdagangan internasional.
Revolusi teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan (AI), membawa perubahan besar di berbagai sektor. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang stabil, tumbuh sekitar 5 persen. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu 8 persen. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran untuk mencapai pertumbuhan tinggi tanpa memicu inflasi.
Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Tantangan
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah dinamika global yang kompleks. Pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa inflasi yang signifikan merupakan tujuan utama. Menkeu menekankan pentingnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran untuk mencapai hal tersebut. Hal ini disampaikan kembali dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis lalu.
Kesimpulannya, pembaruan CPF menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan global dan memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Saran-saran dari Menkeu Sri Mulyani diharapkan dapat membantu Bank Dunia dalam merumuskan kerangka kerja yang efektif dan bermanfaat bagi Indonesia.
