Menkumham: Angka Narapidana yang Dapat Aamnesti Masih Belum Pasti

Menteri Hukum dan HAM menyatakan angka 19.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti masih belum final dan terus diverifikasi, dengan kemungkinan penambahan atau pengurangan.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Supratman Andi Agtas, mengumumkan bahwa jumlah narapidana yang akan menerima amnesti masih belum pasti. Angka 19.000 yang sebelumnya beredar masih dalam proses verifikasi dan berpotensi berubah.

Pernyataan ini disampaikan Menkumham saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil verifikasi terbaru, menyusul asesmen awal yang menyebutkan 44.000 narapidana berpotensi mendapatkan amnesti. Proses verifikasi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data dan kelayakan penerima amnesti.

Proses Verifikasi dan Target Pengumuman

Menkumham menekankan bahwa angka 19.000 narapidana masih bersifat sementara. Jumlah tersebut dapat bertambah atau berkurang setelah proses verifikasi tuntas. Pihaknya menargetkan penyelesaian verifikasi pada pekan ini, sehingga daftar narapidana yang akan mendapatkan amnesti dapat segera dikirimkan kepada Presiden. Setelah Presiden menerima daftar tersebut, akan diajukan pertimbangan ke DPR.

Terkait dengan target pengumuman, Menkumham berharap amnesti dapat diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025, bahkan sebelum pengumuman remisi bagi narapidana lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proses amnesti dengan efisien dan transparan.

Usulan Aamnesti untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Menkumham juga membuka peluang usulan amnesti untuk anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Hal ini menanggapi usulan dari anggota Komisi XIII DPR RI dari daerah pemilihan Papua. Menkumham menyatakan kesiapannya untuk mengusulkan amnesti kepada Presiden jika ada usulan resmi dan bukti niat integrasi serta kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dari para anggota KKB yang bersangkutan. Ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses amnesti.

Kesimpulan

Proses verifikasi amnesti untuk 19.000 narapidana masih berlangsung dan angka tersebut masih dapat berubah. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini secara transparan dan tepat waktu, dengan target pengumuman sebelum Idul Fitri 2025. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan usulan amnesti untuk anggota KKB yang menunjukkan niat untuk berintegrasi ke dalam NKRI. Proses ini menunjukan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan upaya pemulihan bagi narapidana yang berhak.