Mentan Ancam Segel Pengusaha Pangan yang Jual di Atas HET Jelang Ramadhan 2025
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menyegel usaha yang menjual pangan di atas HET, khususnya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga.
Jakarta, 19 Februari 2025 - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada para pengusaha pangan. Apabila ditemukan penjualan bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, maka akan dilakukan penyegelan. Hal ini disampaikan Mentan seusai Rapat Koordinasi Terbatas Ketersediaan Bahan Pangan Pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 di Jakarta, Rabu.
Peringatan tersebut disampaikan Mentan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok bagi masyarakat, terutama selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Mentan menekankan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran HET dan akan menindak tegas para pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut. Penindakan ini melibatkan Satgas Pangan.
"Tidak boleh, ini pesan penting, tidak boleh ada harga di atas HET. Kalau ada yang melakukan, Satgas Pangan bertindak, dan yang terjadi baru-baru ini adalah segel. Tokonya disegel," tegas Mentan. Ancaman penyegelan dan pembekuan izin usaha menjadi langkah konkret pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Pengawasan Ketat HET Jelang Ramadhan dan Idul Fitri
Pemerintah telah menetapkan HET untuk beberapa komoditas pangan pokok, termasuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter. Namun, realisasinya di lapangan mencapai Rp17.500 per liter, melebihi HET yang telah ditetapkan. Mentan berharap angka tersebut dapat diturunkan kembali untuk memenuhi harapan masyarakat akan minyak goreng yang terjangkau.
Mentan menekankan pengawasan yang ketat terhadap penetapan HET. "Yang pasti sekali lagi saya katakan jangan ada yang bermain-main di wilayah HET. Ini pengawasannya sangat ketat dan tindakan yang akan diberikan juga sangat berat," tegasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi konsumen dari praktik curang yang dapat merugikan masyarakat.
Langkah tegas ini juga mendapat dukungan dari Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri. Ia menyatakan bahwa operasi pasar merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadhan. "Kami dari Kemendag mendukung secara penuh operasi pasar sebagai wujud menurunkan harga dan menstabilkan harga sekaligus merespons keluh kesah para ibu dalam menghadapi Ramadan dan lebaran," jelasnya.
Operasi Pasar dan Ketersediaan Sembilan Komoditas Utama
Pemerintah telah memutuskan untuk menggelar operasi pasar untuk beberapa komoditas utama, seperti Minyakita, bawang putih, gula pasir, dan daging kerbau. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga komoditas tersebut di pasaran.
Selain operasi pasar, pemerintah juga menjamin ketersediaan sembilan komoditas utama dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan berbagai asosiasi pangan, menunjukkan sinergi dan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Pengawasan
Rapat koordinasi yang membahas persiapan operasi pasar jelang Ramadhan 2025 dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Perum Bulog, Badan Pusat Statistik, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID FOOD, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Hippindo, JAPPDI, Aspidi, dan dinas terkait dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi di seluruh Indonesia.
Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh dan terkoordinasi dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kerjasama antar instansi dan asosiasi diharapkan dapat menciptakan efektivitas dalam pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok.
Dengan adanya pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran HET, diharapkan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir akan kenaikan harga bahan pokok yang signifikan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
