Menteri PKP Lantik Ratusan Pejabat di Wisma Atlet

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melantik ratusan pejabat eselon II, III, dan IV di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, sebagai bagian dari penyempurnaan SOTK Kementerian PKP yang baru terbentuk.

Jakarta, 30 Januari 2025 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) baru saja menggelar pelantikan besar-besaran. Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara resmi melantik ratusan pejabat eselon II, III, dan IV di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Pelantikan ini menandai langkah penting dalam penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP yang relatif baru.

Pelantikan yang berlangsung Kamis tersebut mencakup 31 Pejabat Tinggi Pratama (eselon II), 66 Pejabat Administrator (eselon III), dan 23 Pejabat Pengawas (eselon IV). Jumlah pejabat yang dilantik mencapai lebih dari 100 orang, menunjukkan skala besar perubahan di tubuh Kementerian PKP. Kehadiran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara ini semakin menegaskan pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam sambutannya, Menteri Sirait menekankan harapannya agar para pejabat yang dilantik menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. “Pada hari ini saya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita,” ujarnya.

Pelantikan ini merupakan bagian dari rangkaian besar. Sebelumnya, pada Senin, 20 Januari 2025, Menteri Sirait juga telah melantik delapan pejabat eselon I. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun dan memperkuat struktur organisasi Kementerian PKP agar lebih efektif dan efisien.

Menteri Sirait juga menyampaikan sejumlah program strategis Kementerian PKP. Salah satunya adalah target ambisius untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun. Rinciannya, dua juta rumah di daerah pedesaan dan satu juta unit apartemen di perkotaan. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PKP menerapkan berbagai strategi. Mulai dari pemanfaatan aset negara, seperti tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat, hingga menggandeng pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan menarik investasi asing dari negara-negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab.

Menteri Sirait juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap pro-rakyat. Kebijakan tersebut berupa pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanpa biaya, dan kebijakan lainnya yang memudahkan MBR memiliki rumah. Hal ini menunjukkan sinergi positif antara Kementerian PKP dan pemerintah dalam upaya penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelantikan ratusan pejabat di Kementerian PKP menandakan babak baru dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia. Dengan dukungan berbagai pihak dan strategi yang komprehensif, diharapkan target penyediaan rumah dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.