Nasib Honorer Pos Hidrologi Bengawan Solo Tergantung DIPA 2025
Kepala BBWS Bengawan Solo, Maryadi Utama, menjelaskan bahwa pengadaan kembali honorer pos hidrologi menunggu kejelasan DIPA 2025, setelah anggaran dibahas DPR dan Kementerian Keuangan.
Nasib Honorer Pos Hidrologi Bengawan Solo Menunggu DIPA 2025
Solo, Jawa Tengah – Nasib 99 honorer pos hidrologi di sepanjang aliran Bengawan Solo kini tengah menunggu kejelasan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Maryadi Utama, menyatakan bahwa pengadaan kembali para honorer tersebut bergantung pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan mereka dirumahkan sejak Januari 2025.
Penjelasan Terhambatnya Pengadaan Honorer
Maryadi Utama menjelaskan bahwa proses pengadaan honorer terhambat karena anggaran masih dalam pembahasan di DPR. Setelah itu, anggaran akan kembali ke Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut. "Anggaran masih dibahas di DPR, setelah itu kembali ke Kementerian Keuangan, kemudian diproses lagi. Jadi, harus menunggu sampai DIPA kami ada, dibuka blokirnya, baru kami hire lagi petugas pos hidrologi," jelasnya dalam keterangannya di Solo, Jumat (14/2).
Ia menambahkan bahwa para petugas pos hidrologi sebelumnya terikat kontrak tiga bulanan. Kontrak terakhir mereka berakhir pada Desember 2024. Seharusnya, kontrak diperbarui pada Januari 2025 untuk periode Januari-Maret 2025. Namun, BBWS Bengawan Solo memilih untuk menunggu kejelasan DIPA 2025 terlebih dahulu.
"Harusnya kontrak lagi Januari-Maret, tapi kami tunggu DIPA 2025," tegasnya.
Sosialisasi dan Anggaran yang Digunakan
BBWS Bengawan Solo telah melakukan sosialisasi kepada para honorer pos hidrologi pada Desember 2024 terkait ketidakpastian status mereka. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pertanyaan mengenai hak-hak mereka sebelum ada kepastian anggaran.
"Takutnya kalau kami tidak memberikan surat kemarin, mereka akan menanyakan haknya, sementara kami belum tahu ada anggaran atau tidak untuk itu," ungkap Maryadi.
Anggaran untuk honor para petugas pos hidrologi mencapai Rp75 juta per bulan. Total 99 petugas tersebar di sepanjang aliran Bengawan Solo, dari hulu hingga hilir. Namun, hingga saat ini anggaran masih diblokir, sehingga pengadaan kembali honorer belum dapat dilakukan.
Himbauan Kesabaran dan Penjelasan Lebih Lanjut
Maryadi Utama meminta para mantan petugas pos hidrologi untuk bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut. Ia menekankan bahwa keputusan ini bukan keputusan sepihak dari BBWS Bengawan Solo, melainkan menunggu proses penganggaran yang masih berlangsung.
"Jadi, sebetulnya bukan kami memutuskan secara sepihak," tambahnya.
Situasi ini menyoroti kompleksitas pengelolaan anggaran pemerintah dan dampaknya terhadap tenaga kerja non-PNS. Kejelasan DIPA 2025 akan menentukan nasib para honorer pos hidrologi dan kelancaran operasional pengawasan di sepanjang aliran Bengawan Solo.
