OJK Pastikan BPI Danantara Tak Ancam Keamanan Tabungan Nasabah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak mengurangi keamanan tabungan nasabah di bank Himbara, tetap beroperasi sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian.
Jakarta, 24 Februari 2025 - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, memberikan jaminan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak akan mengurangi kualitas layanan perbankan maupun keamanan tabungan nasabah di tiga bank Himbara: Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Hal ini disampaikannya di Jakarta pada Senin, menanggapi kekhawatiran publik terkait dampak pendirian BPI tersebut.
Ketiga bank BUMN tersebut tetap beroperasi seperti biasa, tunduk pada regulasi yang berlaku, dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik. OJK sendiri telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta industri perbankan, untuk membahas implikasi teknis pembentukan BPI Danantara, termasuk skema pengelolaan bank BUMN oleh BPI Danantara yang akan diatur lebih lanjut melalui peraturan turunannya.
Langkah koordinasi ini menegaskan peran aktif OJK dalam mengatur dan mengawasi industri perbankan, memastikan pengelolaan Bank BUMN tetap hati-hati dan menerapkan praktik manajemen risiko yang memadai untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota G20 dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
Tetap Berpegang pada Prinsip Prudential Banking
Dian Ediana Rae menekankan pentingnya prinsip prudential banking dan international best practices dalam tata kelola perbankan. Prinsip ini, katanya, harus menjadi pedoman bagi industri perbankan, termasuk bank BUMN, dalam setiap aspek bisnis. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran BPI Danantara, yang menekankan pentingnya integritas dan transparansi pengelolaan.
Sebagai perusahaan terbuka, ketiga bank BUMN tersebut memiliki kewajiban untuk berkinerja baik dan membangun persepsi positif di mata semua investor, mengingat sebagian sahamnya dimiliki oleh investor selain Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, OJK memastikan pengelolaan bank BUMN dijalankan dengan baik, konsisten, dan berkesinambungan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kinerja ketiga bank BUMN sejauh ini dinilai positif dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), laba bersih, dan kredit menunjukkan kenaikan positif pada Desember 2024, dengan kualitas aset yang terjaga, permodalan kuat, dan likuiditas memadai. Hal ini menandakan keberlanjutan kinerja yang baik di masa mendatang.
OJK Pantau Kinerja Bank BUMN
OJK berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme perbankan, serta pelayanan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontribusi bank terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan. OJK akan terus memantau perkembangan bisnis bank BUMN agar tetap sejalan dengan tujuan dan maksud pembentukan BPI Danantara oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
"Pembentukan Danantara tidak mengurangi kualitas operasional dan layanan perbankan, serta keamanan simpanan masyarakat di bank," tegas Dian Ediana Rae. "Ketiga bank Himbara tersebut akan tetap beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik."
Dengan demikian, OJK memastikan bahwa pembentukan BPI Danantara tidak akan mengganggu keamanan dan stabilitas sistem keuangan nasional, serta tetap melindungi kepentingan nasabah.
OJK juga menekankan pentingnya prinsip prudential banking sesuai dengan international best practices sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota G20 dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Prinsip ini harus menjadi pedoman yang mengikat bagi industri perbankan, termasuk bank BUMN.
