Ombudsman Babel Usut Potensi Maladministrasi BBM Subsidi Nelayan
Ombudsman Babel menemukan potensi maladministrasi pendistribusian BBM subsidi bagi nelayan di Pangkalpinang dan tengah melakukan investigasi untuk mencegah penyalahgunaan.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tengah melakukan investigasi terkait potensi maladministrasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada nelayan di Kota Pangkalpinang. Penyelidikan ini dipicu oleh kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang sebelumnya diungkap oleh Polresta Pangkalpinang di SPBUN Pangkalbalam. Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy, menyatakan bahwa investigasi ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan mencegah praktik-praktik koruptif.
"Pengumpulan data, informasi dan koordinasi ini untuk menyikapi kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi nelayan yang terjadi di SPBUN Pangkalbalam," jelas Shulby Yozar Ariadhy dalam keterangan resmi. Ombudsman Babel mengapresiasi kinerja Polresta Pangkalpinang dalam mengungkap kasus tersebut dan berkomitmen untuk menelusuri seluruh proses, mulai dari perizinan hingga pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Tim Ombudsman Babel saat ini tengah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, untuk mengidentifikasi potensi maladministrasi. Informasi tersebut akan menjadi bahan investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) guna memotret keseluruhan proses penyaluran BBM subsidi kepada nelayan. Hasil investigasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan sistem dan pencegahan penyalahgunaan BBM subsidi di masa mendatang.
Investigasi Mendalam Potensi Maladministrasi
Salah satu fokus utama investigasi Ombudsman Babel adalah minimnya pencocokan data volume penyaluran BBM bersubsidi antara beberapa instansi terkait. Terdapat anomali data antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota dan Provinsi, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), dan Pertamina Patra Niaga. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti untuk memastikan keakuratan data dan mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.
Meskipun terdapat cuaca ekstrem di beberapa bulan tertentu, data menunjukkan penyaluran BBM subsidi tetap berjalan lancar. Kejanggalan ini menjadi perhatian serius Ombudsman Babel dan akan ditelusuri lebih lanjut. "Pasca diskusi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang ini, kami akan lakukan koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder terkait," ujar Shulby.
Ombudsman Babel mendorong seluruh pihak terkait untuk segera melakukan konsolidasi data penyaluran BBM bersubsidi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan BBM subsidi tepat sasaran. "Kami akan mendorong pihak terkait untuk melakukan perbaikan agar penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak berulang kedepannya," tegas Shulby.
Koordinasi Antar Instansi dan Langkah Perbaikan
Ombudsman Babel juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi terkait dalam mengawasi pendistribusian BBM subsidi. Minimnya sinkronisasi data antar instansi seperti KSOP, DKP Kota/Provinsi, PSDKP, SPBUN, dan Pertamina Patra Niaga menjadi kendala dalam pengawasan. Oleh karena itu, Ombudsman Babel mendorong peningkatan koordinasi dan konsolidasi data untuk mencegah potensi maladministrasi.
Selain itu, Ombudsman Babel juga berharap agar Dinas Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menindaklanjuti temuan ini dan meningkatkan pengawasan internal. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi dan memastikan BBM subsidi tepat sasaran bagi nelayan yang berhak menerimanya. Dengan demikian, diharapkan penyalahgunaan BBM bersubsidi dapat dimitigasi dan dicegah sebaik mungkin.
Investigasi yang dilakukan Ombudsman Babel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi maladministrasi dalam penyaluran BBM subsidi kepada nelayan di Pangkalpinang. Langkah-langkah perbaikan yang direkomendasikan nantinya diharapkan dapat mencegah praktik-praktik koruptif dan memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
"Kami berharap hal ini juga ditindaklanjuti oleh seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar penyalahgunaan BBM bersubsidi bagi nelayan dapat dimitigasi dan dicegah sebaik mungkin," tutup Yozar.
