Bareskrim Ungkap Penyelewengan BBM Subsidi di Kolaka, 10.957 Liter Diamankan!
Polri membongkar penyelewengan BBM subsidi di Kolaka, Sulawesi Tenggara; 4 orang diamankan dan 10.957 liter BBM disita.
Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pengungkapan ini berdasarkan laporan polisi tertanggal 14 November 2024, setelah penyelidikan intensif oleh unit 5 subdit 1 Dittipidter Bareskrim Polri menemukan gudang penampungan BBM subsidi ilegal. Modus yang digunakan adalah pemindahan BBM jenis solar bersubsidi (B35) dari terminal bahan bakar minyak (TBBM) Kolaka milik PT Pertamina Patra Niaga Operation Region VII Makassar ke gudang ilegal tanpa izin.
Penyelewengan ini melibatkan oknum-oknum yang memanfaatkan sistem aplikasi MyPertamina dan kerjasama dengan PT EP atau PT Elnusa Petrofindo untuk mengelabui sistem pelacakan GPS. Truk pengangkut BBM subsidi sengaja mematikan GPS selama 2 jam 27 menit untuk memindahkan BBM ke gudang ilegal. BBM bersubsidi yang diselewengkan kemudian dijual kembali dengan harga solar industri kepada penambang dan kapal tugboat. Modus ini merugikan negara karena BBM subsidi seharusnya disalurkan ke SPBU, SPBUN, dan APMS.
Kasus ini terbongkar setelah serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 10.957 liter BBM bersubsidi serta sejumlah kendaraan dan tandon. Meskipun jumlahnya terbilang sedikit, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan sisa dari operasional sehari sebelumnya, dan perputaran BBM ilegal ini terjadi setiap hari. Empat orang telah diamankan, yaitu pengelola gudang ilegal (BK), pemilik SPBUN (A), oknum pegawai PT PPN, dan pemilik truk (T), dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Pengungkapan Kasus dan Tersangka
Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik ilegal ini berkat kecanggihan teknologi dan sistem pengawasan yang ada. Meskipun para pelaku berupaya menutupi jejak kejahatan dengan mematikan sistem GPS, upaya tersebut berhasil dideteksi oleh pihak berwajib. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penyaluran BBM subsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara.
Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin menjelaskan bahwa para pelaku memanfaatkan celah sistem untuk melakukan aksinya. Mereka menggunakan ID khusus yang terhubung dengan aplikasi MyPertamina untuk memperoleh BBM bersubsidi. Kemudian, dengan mematikan GPS, mereka mengalihkan BBM ke gudang penyimpanan ilegal. Modus operandi yang sistematis ini menunjukkan perencanaan yang matang dari para pelaku.
Keempat tersangka saat ini berstatus sebagai pihak terlapor dan akan segera menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Proses hukum akan terus berlanjut untuk mengungkap jaringan dan aktor intelektual di balik kasus ini. Pihak berwajib berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku dan mengembalikan kerugian negara.
Pasal yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Kronologi dan Modus Operandi
- Pemilik SPBU/SPBUN menggunakan ID khusus di aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM subsidi.
- Sistem terhubung dengan PT EP/PT Elnusa Petrofindo untuk transportasi BBM.
- Truk wajib menggunakan GPS, namun GPS sengaja dimatikan.
- BBM dipindahkan ke gudang ilegal selama GPS mati (2 jam 27 menit).
- BBM dijual kembali dengan harga non-subsidi.
Proses penyidikan terus berlanjut, dan pihak berwajib berkomitmen untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku dan mengembalikan kerugian negara akibat penyelewengan BBM bersubsidi ini. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat dalam penyaluran BBM subsidi untuk mencegah praktik-praktik ilegal serupa di masa mendatang. "Kami akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk penyelewengan BBM subsidi," tegas Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin.
