Ombudsman Desak Pemerintah Terbitkan Regulasi Pengangkatan CASN 2024
Ombudsman meminta pemerintah segera terbitkan regulasi pengangkatan CASN 2024 untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi malaadministrasi.
Jakarta, 12 Maret 2024 - Ombudsman Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang mengatur pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024. Permintaan ini disampaikan sebagai respons atas penundaan pengangkatan yang menimbulkan keresahan dan ketidakpastian bagi para CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi. Penundaan ini berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan berpotensi menimbulkan malaadministrasi.
Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng, menyatakan bahwa regulasi tersebut krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para CASN. "Bahwa pasti para CASN tersebut akan diangkat, serta pasti pula Oktober 2025 menjadi batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk PPPK," tegas Robert. Ia menekankan pentingnya kepastian ini untuk menghindari dampak negatif terhadap pelayanan publik, seperti terganggunya layanan kesehatan akibat ribuan tenaga kesehatan yang belum diangkat.
Sejak proses seleksi CASN 2024 berjalan, Ombudsman telah menerima banyak konsultasi dan pengaduan dari peserta yang telah lulus seleksi. Meskipun demikian, Ombudsman mengarahkan para peserta untuk terlebih dahulu melaporkan masalahnya kepada instansi terkait, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ombudsman sendiri berperan melakukan pengawasan dan memberikan pernyataan evaluatif bagi pemerintah.
Solusi Penundaan Pengangkatan CASN 2024
Selain menerbitkan regulasi, Ombudsman juga mengusulkan agar pemerintah menghitung kerugian publik akibat penundaan pengangkatan CASN. Robert menilai, penundaan ini tidak hanya berdampak pada pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan malaadministrasi di bidang kepegawaian. Pemerintah perlu mencari solusi yang komprehensif, seperti memberikan ganti rugi, pendekatan khusus ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi lainnya.
Transparansi informasi juga menjadi poin penting yang diusulkan Ombudsman. Pemerintah diminta untuk menjelaskan secara transparan alasan penundaan pengangkatan CASN 2024. Kepastian informasi ini akan membantu para CASN dalam merencanakan keuangan dan menghindari situasi ekonomi yang tidak pasti selama masa penantian.
Sebagai strategi keluar (exit-strategy), pemerintah disarankan untuk menyusun skema pengangkatan CASN 2024 secara bertahap. Prioritas diberikan kepada instansi yang telah siap secara administratif dan finansial. Tercatat, 207 dari 602 instansi meminta penundaan dengan alasan penataan formasi dan pembaruan administrasi. Robert menegaskan, "KemenPANRB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak)."
Mencari Titik Temu DPR dan Pemerintah
Ombudsman juga berharap perbedaan tafsir hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan pemerintah dapat segera diselesaikan. Perlunya inisiatif baru untuk mencapai kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atas hasil RDP tersebut. Hal ini penting untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam menyelesaikan masalah penundaan pengangkatan CASN 2024.
Masyarakat diimbau untuk menyampaikan pengaduan atau laporan terkait malaadministrasi melalui kanal resmi Ombudsman di kantor pusat dan perwakilan di 34 provinsi. Jalur resmi ini menjadi pilihan utama untuk memperjuangkan akses keadilan administrasi dan hak demokrasi warga.
Kesimpulannya, desakan Ombudsman ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan pengangkatan CASN 2024. Regulasi yang jelas, transparansi informasi, dan solusi komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada kerugian yang lebih besar bagi para CASN dan pelayanan publik.
