Ombudsman Maluku Terima 385 Laporan Sepanjang 2024: Layanan Kependudukan Jadi Sorotan
Ombudsman Maluku menerima 385 laporan masyarakat sepanjang 2024, dengan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, terutama terkait layanan administrasi kependudukan, kesehatan, perhubungan, dan infrastruktur.
Ombudsman Maluku Banjir Laporan Masyarakat Sepanjang 2024
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamet, baru-baru ini mengumumkan bahwa lembaganya menerima 385 laporan dari masyarakat sepanjang tahun 2024. Angka ini terdiri dari 201 laporan resmi dan 184 konsultasi non-laporan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Hasan Slamet di Ambon, Maluku, Selasa lalu.
Rincian Laporan dan Konsultasi
Dari 201 laporan resmi, sebanyak 13 dinyatakan tidak memenuhi formil, 18 lainnya tidak memenuhi syarat materiil, satu laporan dilimpahkan ke kantor Ombudsman lain, lima masih dalam proses, dan 164 laporan sedang dalam tahap pemeriksaan. Sementara itu, 184 konsultasi non-laporan didapat melalui kunjungan Ombudsman ke masyarakat atau melalui kanal pengaduan online dan kantor perwakilan. Masyarakat banyak menyampaikan laporan secara langsung maupun melalui surat resmi.
Sektor Layanan Publik yang Paling Banyak Dikeluhkan
Layanan publik yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah administrasi kependudukan, kesehatan, perhubungan, dan infrastruktur. Hasan Slamet menekankan pentingnya peningkatan layanan administrasi kependudukan sebagai layanan dasar, dan pemerintah daerah didorong untuk berinovasi agar akses masyarakat terhadap layanan tersebut meningkat.
Peningkatan Laporan Dibanding Tahun Sebelumnya
Jumlah laporan pada 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini dikaitkan dengan sosialisasi langsung dan pemanfaatan media sosial oleh Ombudsman Maluku secara maksimal. Sosialisasi yang gencar dan jangkauan media sosial yang luas terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan permasalahan pelayanan publik.
Dorongan kepada Masyarakat untuk Aktif Melaporkan
Ombudsman Maluku mendorong masyarakat untuk berani melaporkan setiap temuan terkait pelayanan publik yang buruk melalui berbagai kanal pengaduan yang tersedia. Langkah ini penting agar pelayanan publik di Maluku dapat berjalan optimal dan berkualitas. Dengan laporan yang komprehensif, Ombudsman dapat melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk instansi terkait.
