Papua Perketat Pengawasan Minyakita, Cegah Harga Melonjak
Pemerintah Provinsi Papua meningkatkan pengawasan penjualan Minyakita untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah pelanggaran HET, dengan ancaman sanksi tegas bagi distributor nakal.
Pengawasan ketat penjualan Minyakita di Papua kini tengah digencarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Hal ini dilakukan untuk memastikan harga minyak goreng rakyat tersebut tetap stabil dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, pada Minggu, 26 Januari 2024, menyatakan belum ditemukan kenaikan harga Minyakita di sembilan kabupaten/kota di Papua. Namun, beliau menekankan pentingnya pengawasan rutin yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat kabupaten/kota. Pengecekan harga harus dilakukan secara berkala di pasar tradisional maupun modern untuk memastikan kepatuhan terhadap HET.
HET Minyakita di Papua sendiri ditetapkan sebesar Rp16.500 per liter. Ramses Limbong menegaskan bahwa penjualan di atas harga tersebut merupakan pelanggaran dan tidak dapat ditolerir. Pihaknya meminta para distributor untuk memperhatikan dan menaati HET yang sudah ditentukan.
Lebih lanjut, Ramses Limbong juga menekankan perlunya investigasi mendalam terkait perbedaan harga yang mungkin terjadi. Pemeriksaan rantai distribusi, dari distributor hingga pengecer, akan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab dan mekanisme penyimpangan harga.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memberikan peringatan keras kepada distributor Minyakita yang melanggar aturan. Ancaman sanksi administratif hingga pidana penjara selama 5 tahun siap diberikan bagi distributor nakal.
Mendag Budi Santoso menjelaskan bahwa akan diberikan teguran terlebih dahulu. Namun jika masih ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diterapkan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU terkait pelanggaran Standar Nasional Indonesia (dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp5 miliar), dan Pasal 62 UU No 8 (dengan hukuman pidana 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar).
Pernyataan Mendag Budi Santoso yang disampaikan di Tangerang, Banten, Jumat (24/1), menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas para distributor yang tidak mematuhi aturan dan menjaga stabilitas harga Minyakita. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat melindungi konsumen dan memastikan ketersediaan Minyakita dengan harga terjangkau di Papua.
