PCO Indonesia dan DAPRE Kolombia Perkuat Kerja Sama Tata Kelola Komunikasi Pemerintah
Kantor Komunikasi Kepresidenan Indonesia (PCO) menjalin kerja sama dengan DAPRE Kolombia untuk meningkatkan tata kelola komunikasi pemerintah dan menghadapi tantangan disinformasi.
Jakarta, 15 Mei 2024 - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kolombia untuk memperkuat kerja sama dengan Oficina de Comunicaciones y Prensa (unit komunikasi kepresidenan Kolombia) di bawah naungan Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). Pertemuan penting ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola komunikasi pemerintah, khususnya dalam menghadapi tantangan disinformasi dan polarisasi politik yang semakin meningkat.
Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi PCO, Fritz Edward Siregar, memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung di Bogota pada Selasa, 13 Mei 2024. Mereka disambut oleh perwakilan DAPRE, termasuk Kepala Direktorat Komunikasi DAPRE, Daniel Téllez. Kunjungan ini menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan komunikasi pemerintah Indonesia melalui pembelajaran langsung dari pengalaman negara lain.
Pertemuan tersebut difokuskan pada pertukaran pengalaman dan strategi dalam pengelolaan komunikasi publik. Kedua belah pihak menyadari pentingnya strategi komunikasi yang terkoordinasi dan transparan untuk melawan penyebaran disinformasi dan memecah belah masyarakat. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat maraknya informasi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Pentingnya Strategi Komunikasi yang Terkoordinasi
Dalam pertemuan tersebut, Fritz Edward Siregar menyoroti tantangan komunikasi yang dihadapi Indonesia, termasuk disinformasi yang masif, fitnah, ujaran kebencian, dan dominasi Rezim Click Bait (RCB). Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menghadirkan komunikasi yang jernih, transparan, dan mampu menjadi penyeimbang di tengah arus informasi yang liar. "Salah satu tantangan terbesar di Indonesia saat ini adalah disinformasi yang masif, fitnah, ujaran kebencian, serta dominasi Rezim Click Bait. Negara harus hadir dengan komunikasi yang jernih, transparan, dan mampu menjadi jangkar di tengah arus informasi yang liar agar ruang publik tetap kondusif," ujar Fritz.
Lebih lanjut, Fritz menyampaikan bahwa kolaborasi internasional sangat penting dalam memperkaya perspektif pengelolaan komunikasi pemerintahan. "Kolaborasi antarnegara sangat penting untuk memperkaya perspektif dalam mengelola komunikasi pemerintahan. Kami belajar banyak dari pengalaman Kolombia, khususnya bagaimana membangun komunikasi yang proaktif, berbasis kepercayaan, dan mampu menjawab kebutuhan publik secara cepat dan transparan," ucapnya. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari DAPRE, termasuk Andrés López dari Tim Strategi Digital DAPRE, para penasihat DAPRE (Lina Marcela Moscote, Huber Ariza, dan Karen Girado), serta Claudia Fernanda Vanegas dari Kementerian Luar Negeri Kolombia yang menangani Desk Indonesia. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kedua negara dalam membangun kerja sama yang kuat di bidang komunikasi pemerintahan.
Kerja Sama Internasional dalam Menghadapi Disinformasi
Kerja sama dengan DAPRE Kolombia merupakan bagian dari upaya PCO untuk memperkuat kapasitas kelembagaan komunikasi di Indonesia. Sebelumnya, pada bulan April 2024, PCO juga telah melakukan pertemuan serupa dengan Direktorat Komunikasi Kepresidenan Republik Turki. Pertemuan tersebut menghasilkan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang media, hubungan masyarakat, dan komunikasi, yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain seperti Kolombia dan Turki sangat penting dalam menghadapi tantangan global seperti disinformasi dan polarisasi politik. Dengan belajar dari praktik terbaik negara lain, Indonesia dapat mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ruang publik yang sehat dan demokratis.
Kesimpulannya, kerja sama antara PCO Indonesia dan DAPRE Kolombia menandai langkah signifikan dalam memperkuat tata kelola komunikasi pemerintah. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman ini diharapkan dapat membantu kedua negara dalam menghadapi tantangan disinformasi dan membangun komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
