Pemerintah Perluas Peran Swasta dalam Proyek Pembangkit Listrik 71 GW

Pemerintah Indonesia akan memberikan porsi lebih besar kepada swasta dalam pembangunan pembangkit listrik baru berkapasitas 71 GW, guna meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

Sumedang, Jawa Barat, 20 Januari 2024 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan rencana pemerintah untuk memberikan porsi yang lebih besar kepada pihak swasta dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yang ditambahkan sebesar 71 gigawatt (GW).

Dalam keterangan pers di Sumedang, Jawa Barat, Senin lalu, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa rencana tersebut akan diimplementasikan melalui skema Independent Power Producer (IPP) berbasis lelang. Sekitar 60 persen dari total tambahan daya 71 GW tersebut akan diserahkan kepada pihak swasta. "Jadi 71 gigawatt ini, porsi terbesarnya, kurang lebih 60 persen akan kita serahkan ke swasta," ungkap Menteri Bahlil.

Pemilihan swasta akan dilakukan secara selektif. Pemerintah hanya akan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki kredibilitas tinggi dan visi yang selaras dengan kebijakan pemerintah. "Swasta yang kredibel, swasta yang searah dengan pemerintah, bukan swasta yang membuat gerakan tambahan," tegasnya.

Tidak hanya fokus pada pembangunan pembangkit listrik, pemerintah juga berencana untuk memperluas pembangunan transmisi listrik secara masif dalam satu dekade ke depan. Langkah ini bertujuan untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan optimalisasi transisi energi di Indonesia. "Kami tambahkan juga bahwa pengembangan transmisi untuk 10 tahun ke depan juga sangat masif," tambah Menteri Bahlil.

Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya, yang menyatakan akan memberikan porsi yang lebih besar kepada swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Presiden menekankan bahwa swasta akan lebih berperan dalam membangun proyek infrastruktur, ketimbang kementerian atau BUMN.

Pemerintah akan tetap fokus pada proyek-proyek inti yang berkaitan langsung dengan perlindungan rakyat. Proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara akan diserahkan kepada swasta karena dianggap lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dengan melibatkan swasta secara lebih besar, pemerintah berharap pembangunan pembangkit listrik dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga target penambahan daya sebesar 71 GW dapat tercapai. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.